Dedi menyampaikan data tersebut agar pengusaha lokal ikut menjaga aset negara. “Ini sebuah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa sama-sama menjaga aset negara untuk bisa digunakan dengan baik untuk kepentingan masyarakat dan setiap orang tidak mengambil keuntungan sendiri-sendiri,” imbuhnya.
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Jenal Arifin, membantah keras keterlibatannya usai pernyataan Dedi Mulyadi tersebut beredar luas. Ia mengaku tidak mengetahui posisi armada truk miliknya saat ini karena keterbatasan waktu mengelola perusahaan.
“Saya merasa gak terlibat, sampai saat ini CPM tidak terbukti berkontrak dengan Jui Shin maupun Mas Putih Belitung, jika ada silahkan cek. Saya juga terbatas waktu jadi tidak sempat mengecek keberadaan unit kendaraan milik perusahaan saya saat ini ada dimana,” kata Jenal saat dikonfirmasi.
Jenal menegaskan dirinya justru paling vokal menyuarakan kerusakan Jalan Badami-Loji selama ini. “Kenapa saya vokal soal jalan Badami-Loji, karena saya warga Karawang selatan. Saya kan punya hak menyampaikan aspirasi masyarakat yang saya wakili di dapil saya,” kata dia.
Jenal balik menilai Pemprov Jabar semestinya tidak melempar tanggung jawab kepada pihak lain atas persoalan ini. Menurutnya, Pemprov Jabar adalah pihak yang berwenang menerbitkan izin usaha pertambangan atau IUP sekaligus izin operasional bagi PT Mas Putih Belitung.
“Seharusnya Pemprov tidak menyalahkan pihak lain, kan yang mengizinkan tambang Gubernur. Kalau ditanya kenapa rusak jalan Badami-Loji ya karena ada tambang yang diizinkan oleh Gubernur,” pungkasnya.
Sumber: https://mahidara.co/gubernur-jabar-3-pengusaha-tambang-jalan-badami-loji-karawang/
