Karawang, MAHIDARA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membeberkan data tiga pengusaha tambang lokal Karawang yang truknya diduga ikut merusak Jalan Badami-Loji. Nama seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat turut mencuat dalam salah satu perusahaan tersebut.
Kerusakan jalan yang tak kunjung tuntas selama setahun terakhir membuat masyarakat Karawang Selatan resah. Warga menilai perbaikan berulang tidak pernah menyelesaikan persoalan utama.
Status jalan sebagai jalan provinsi membuat setiap perbaikan seolah sia-sia. Ribuan kendaraan tambang bertonase berat kembali melintasi jalan itu begitu petugas merampungkan perbaikan.
Kondisi itu memicu aksi demonstrasi warga Karawang Selatan di Kantor Bupati Karawang, Senin (14/9/2026). Dedi Mulyadi turun langsung menemui massa aksi hari itu.
Pertemuan itu berbuah penutupan sementara tambang Mas Putih Belitung. Muatan pabrik semen PT Jui Shin Indonesia turut masuk tahap evaluasi.
Situasi memanas usai pernyataan Dedi Mulyadi viral di media sosial, Rabu (16/9/2026). Ia menyebut ada keterlibatan pengusaha lokal, salah satunya diduga anggota DPRD Jawa Barat.
“Saya menyampaikan sebuah informasi yang menjadi prinsip keterbukaan publik. Kerusakan jalan Badami-Loji iloji selain oleh mobil truk pengangkut semen produksi PT Jusin juga disebabkan oleh truk pengangkut bahan tambang,” kata Dedi lewat akun @dedimulyadi71.
Dedi lantas membeberkan data perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan itu. “Truk pengangkut bahan tambang itu yang memiliki kerjasama dengan PT Jusin yang ada catatan di saya berdasarkan informasi dari pihak perusahaan ada 3 yang berasal dari pengusaha Kabupaten Karawang yang pertama adalah Cipagamas atau CPM, CPM ini pemiliknya Haji Jenal Arifin, jumlah armadanya 4 unit dan sudah berhenti beroperasi selama 1 bulan,” kata dia.
Kendati demikian, Dedi mengaku tidak yakin bahwa Haji Jenal Arifin dalam catatannya adalah sosok yang sama dengan yang selama ini ia kenal sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. “Haji Jenal ini saya tidak tahu apakah Haji Jenal Arifin yang dimaksud Itu adalah Haji Jenal Arifin yang mana? Karena saya mengenal nama Haji Jainal Arifin disitu adalah Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, yang memberitahukan kepada saya akan ada demonstrasi, dan mengajak saya menemui para demonstran pada waktu hari jadi Kabupaten Karawang, dan yang sangat aktif ngomongin jalan rusak diantaranya adalah Adalah Haji Jenal Arifin,” ungkap Dedi.
Perusahaan kedua bernama Enggal Family milik Haji Enda, sedangkan yang ketiga adalah JSM milik Tino. “Yang kedua Haji Enda dari Enggal Family Ini sudah 4 bulan tidak beroperasi. Yang berikutnya adalah pengusaha asal Karawang Bapak Tino. Tino ini memiliki 10 unit alat transportasi truk pengangkut bahan tambang dan masih beroperas, nama perusahaannya JSM,” paparnya.
Dedi menyampaikan data tersebut agar pengusaha lokal ikut menjaga aset negara. “Ini sebuah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa sama-sama menjaga aset negara untuk bisa digunakan dengan baik untuk kepentingan masyarakat dan setiap orang tidak mengambil keuntungan sendiri-sendiri,” imbuhnya.
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Jenal Arifin, membantah keras keterlibatannya usai pernyataan Dedi Mulyadi tersebut beredar luas. Ia mengaku tidak mengetahui posisi armada truk miliknya saat ini karena keterbatasan waktu mengelola perusahaan.
“Saya merasa gak terlibat, sampai saat ini CPM tidak terbukti berkontrak dengan Jui Shin maupun Mas Putih Belitung, jika ada silahkan cek. Saya juga terbatas waktu jadi tidak sempat mengecek keberadaan unit kendaraan milik perusahaan saya saat ini ada dimana,” kata Jenal saat dikonfirmasi.
Jenal menegaskan dirinya justru paling vokal menyuarakan kerusakan Jalan Badami-Loji selama ini. “Kenapa saya vokal soal jalan Badami-Loji, karena saya warga Karawang selatan. Saya kan punya hak menyampaikan aspirasi masyarakat yang saya wakili di dapil saya,” kata dia.
Jenal balik menilai Pemprov Jabar semestinya tidak melempar tanggung jawab kepada pihak lain atas persoalan ini. Menurutnya, Pemprov Jabar adalah pihak yang berwenang menerbitkan izin usaha pertambangan atau IUP sekaligus izin operasional bagi PT Mas Putih Belitung.
“Seharusnya Pemprov tidak menyalahkan pihak lain, kan yang mengizinkan tambang Gubernur. Kalau ditanya kenapa rusak jalan Badami-Loji ya karena ada tambang yang diizinkan oleh Gubernur,” pungkasnya.
Komentar