TNI kerap dilibatkan dalam pengamanan wilayah, sedangkan Pemkab dan DPRD berperan pada sisi kebijakan, anggaran, serta pengawasan program keamanan daerah.
Endang juga menyoroti Jalan Lingkar Karawang yang selama ini kerap menjadi lokasi tindak kejahatan. Namun, karena ruas tersebut merupakan jalan nasional, penanganannya memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Status jalan nasional membuat kewenangan penanganan infrastruktur di ruas tersebut tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi DPRD Karawang dalam mendorong perbaikan keamanan di titik tersebut.
Selain mendorong langkah preventif, Endang menyambut baik peningkatan Status Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Polres Karawang menjadi Polresta Karawang.
Menurutnya, perubahan status tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penguatan sumber daya manusia serta penambahan personel kepolisian juga dinilai penting agar mampu menjawab tantangan keamanan di Kabupaten Karawang.
Peningkatan status dari Polres menjadi Polresta umumnya diikuti perluasan struktur organisasi dan penambahan kewenangan operasional.
Endang berharap perubahan struktural ini benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat, bukan sekadar perubahan administratif semata. Ia menilai penambahan personel dan penguatan SDM menjadi kunci agar status baru tersebut berdampak nyata di lapangan.
Ia berharap, dengan dukungan infrastruktur keamanan, penambahan personel, serta sinergi antarinstansi, upaya pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan jalanan dapat berjalan lebih optimal.
Harapan besarnya, masyarakat Karawang dapat merasa lebih aman dan nyaman saat beraktivitas di ruas-ruas jalan, baik pada siang maupun malam hari.
Sejumlah usulan tersebut kini menunggu proses pembahasan lebih lanjut di tingkat eksekutif dan legislatif daerah, khususnya dalam pembahasan Anggaran Perubahan yang telah disinggung Endang.
Sumber: https://mahidara.co/dprd-karawang-usulkan-pju-cctv-cegah-begal/
