Deka menjelaskan landasan hukum yang memisahkan peran legislatif dan eksekutif dalam mekanisme Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Kepala daerah memang wajib mempertimbangkan Pokir DPRD saat menyusun dokumen perencanaan pembangunan.
Namun aturan turunannya menegaskan usulan Pokir harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), prioritas pembangunan daerah, dan kapasitas fiskal yang tersedia. Tidak ada fleksibilitas di luar kerangka itu.
Peran legislatif dalam mekanisme Pokir hanya berlaku sampai tahap perencanaan dan pengajuan usulan program berdasarkan reses. Tidak ada satu regulasi pun yang mengizinkan legislatif menunjuk atau merekomendasikan rekanan tertentu sebagai pelaksana proyek.
“Memang sah-sah saja jika legislatif memiliki peran dan porsi untuk mengajukan usulan kegiatan berdasarkan hasil reses di wilayahnya masing-masing. Namun ingat, harus selaras dengan rencana daerah. Harus diketahui juga bahwa tidak ada satu aturanpun yang memperbolehkan anggota legislatif mengusulkan pihak rekanan tertentu untuk melaksanakan pembangunannya. Soal siapa pihak rekanan yang layak dan kompeten melaksanakan pekerjaan itu domain eksekutif, bukan legislatif,” tegas Deka.
Pemisahan kewenangan ini bukan sekadar prosedur administratif. Pencampuran fungsi perencanaan legislatif dengan eksekusi proyek berpotensi menciptakan konflik kepentingan dan membuka celah pidana bagi seluruh pihak yang terlibat.
“Kewenangan soal proyek pokir dewan itu hanya sebatas pada proses perencanaan, usulan pembangunan. Sementara proses eksekusi, lelang, dan pengelolaan anggaran sepenuhnya menjadi domain eksekutif,” tandas Deka.
Proses pemilihan penyedia — baik lewat e-katalog maupun mini kompetisi — sepenuhnya menjadi kewenangan pejabat pengadaan dan Tim Pokja yang ditunjuk oleh eksekutif. Campur tangan legislatif pada tahap ini berpotensi dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.
Karawang kini memasuki fase realisasi anggaran infrastruktur yang masif. Volume transaksi pengadaan yang melonjak tajam membuat kepatuhan prosedur menjadi faktor krusial guna menghindari skenario koruptif yang telah menjerat sejumlah kepala daerah di Jawa Barat.
Sumber: https://mahidara.co/dprd-karawang-intervensi-rekanan-proyek-pokir/
