Karawang, MAHIDARA – Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, S.Pd.I. SH. MH., mendorong percepatan penanganan jalan rusak di wilayahnya. Dari total 1.937 kilometer jalan kabupaten, sekitar 930 kilometer masih membutuhkan intervensi perbaikan.
HES—sapaan akrab H. Endang Sodikin—menyebutkan sekitar 1.319 kilometer jalan kabupaten saat ini telah berada dalam kondisi baik. Sisanya, 930 kilometer, masih menunggu giliran rehabilitasi maupun pembangunan bertahap.
Kerusakan jalan di sejumlah titik masih menjadi keluhan utama warga Karawang. Wilayah dengan aktivitas distribusi dan mobilitas tinggi disebut paling banyak merasakan dampaknya.
Untuk memangkas waktu respons, DPRD Karawang mendorong pemerintah daerah memperkuat Satgas Perbaikan Jalan. Mekanismenya melalui pembentukan Unit Reaksi Cepat agar kerusakan bisa segera ditangani begitu laporan masyarakat masuk.
HES mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi batu sandungan utama. Kendala finansial ini secara langsung memperlambat laju pembangunan dan rehabilitasi jalan di Kabupaten Karawang.
Ia menegaskan infrastruktur jalan harus jadi prioritas pemerintah daerah tanpa kompromi. Sektor ini berkaitan langsung dengan distribusi barang, aktivitas pertanian, hingga pertumbuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
Karawang memiliki dua wajah sekaligus: kawasan industri strategis dan lumbung padi nasional. Produksi padi Karawang tercatat sekitar 1,4 juta ton per tahun—angka yang menjadikan jalan sebagai urat nadi distribusi hasil pertanian.
Jalan rusak bukan sekadar gangguan mobilitas warga biasa. Kerusakan infrastruktur secara langsung menekan efisiensi logistik, menghambat distribusi hasil panen, dan memperlambat perputaran ekonomi daerah.
Karawang menempati posisi strategis di jalur Pantura Jawa Barat, membuatnya menanggung lalu lintas kendaraan berat dari sektor industri dan pertanian secara bersamaan. Tekanan ganda ini mempercepat laju kerusakan jalan sekaligus mengerek biaya pemeliharaan.
Unit Reaksi Cepat yang diusulkan DPRD dirancang untuk memotong rantai birokrasi dalam penanganan jalan rusak. Mekanisme ini diharapkan memungkinkan respons lapangan berlangsung dalam hitungan hari, bukan minggu atau bulan.
Penguatan Satgas Perbaikan Jalan sebenarnya bukan wacana baru di Karawang. Yang kali ini berbeda adalah desakan agar unit tersebut memiliki kapasitas operasional nyata—bukan sekadar jabatan struktural di atas kertas.
Dari sisi anggaran, keterbatasan memang tidak bisa diselesaikan dalam semalam. Namun efisiensi alokasi dan skala prioritas yang tepat bisa menjadi strategi antara sambil menunggu penambahan pos anggaran infrastruktur di tahun-tahun mendatang.
DPRD Karawang menempatkan infrastruktur jalan sebagai isu lintas sektor, bukan hanya persoalan teknis dinas pekerjaan umum semata. Kualitas jalan menyentuh tiga pilar sekaligus: ketahanan pangan, daya saing industri, dan kesejahteraan masyarakat luas.
Dengan 930 kilometer jalan yang masih menunggu perbaikan, tantangan infrastruktur Karawang membutuhkan komitmen multi-tahun anggaran. Tanpa mekanisme respons yang efisien dan pendanaan yang memadai, angka itu sulit turun secara signifikan.
Sebagai salah satu kabupaten dengan kontribusi industri dan pertanian terbesar di Jawa Barat, Karawang memerlukan infrastruktur jalan yang setara dengan beban yang dipikulnya. Jalan yang layak bukan sekadar fasilitas—ia adalah prasyarat pertumbuhan.
Komentar