MAHIDARA – Adhyaksa Chambers tidak memutus sengketa dan tidak melahirkan kewenangan baru, kata Jamdatun Narendra Jatna di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (2/11/2026).
Prof. (H.C.) Dr. R. Narendra Jatna, S.H., LL.M., Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), menyampaikan keynote speech dalam Academic Engagement Adhyaksa Chambers di Auditorium Joko Soetono.
Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung merangkum pidato itu dalam siaran pers Nomor PR – 458/002/K.3/Kph.3/11/2026, dengan Anang Supriatna sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum.
Narendra menjelaskan, Adhyaksa Chambers dirancang sebagai hearing facility, sarana pendukung bagi alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menggambarkannya sebagai sarana yang profesional, modern, netral, dan kredibel.
“Adhyaksa Chambers tidak hadir sebagai lembaga yang memutus sengketa, dan tidak pula dimaksudkan untuk menggantikan pengadilan, lembaga arbitrase, mediator, maupun institusi lain yang telah memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adhyaksa Chambers adalah ruang bagi bekerjanya kewenangan yang sudah ada, bukan ruang untuk melahirkan kewenangan baru,” tegas Jamdatun kepada sivitas akademika Universitas Indonesia.
Jamdatun menyebut inisiatif ini membangun infrastruktur penyelesaian sengketa supaya mediasi dan mekanisme ADR lain berjalan lebih tertib, profesional, efisien, transparan, dan terukur, tanpa mengabaikan kompetensi tiap institusi.
“Pendekatan ini dinilai sangat krusial dalam sengketa yang melibatkan kepentingan negara dan sektor publik, di mana tidak setiap persoalan hukum harus berujung pada kontestasi panjang melalui jalur litigasi di pengadilan,” imbuh Jamdatun.
Menurut Jamdatun, kepentingan negara akan lebih terlindungi bila para pihak punya ruang yang kredibel untuk berdialog. Di sana mereka bisa mengidentifikasi kepentingan hukum masing-masing, mengendalikan risiko, lalu merumuskan penyelesaian akuntabel yang tidak mengurangi prinsip legalitas.
“Filosofi utama dari Adhyaksa Chambers adalah memastikan negara hadir tidak hanya saat sengketa diputus, tetapi juga menyediakan ekosistem penyelesaian yang tepat guna menjaga kepentingan publik, aset dan keuangan negara, kesinambungan pembangunan, serta kepastian bagi para pemangku kepentingan,” terang Jamdatun.
Siaran pers itu juga mengaitkan fasilitas ini dengan transformasi kelembagaan Kejaksaan yang lebih besar. Dalam transformasi tersebut, Jaksa Agung sebagai Advocaat Generaal ikut mendapat penguatan peran dalam pembangunan hukum nasional.
Kejaksaan menyebut inisiatif ini sebagai wujud program super prioritas dan agenda game changer mereka. Tujuannya, penegak hukum berfokus pada pencegahan, solusi, dan pengelolaan risiko hukum (law risk management).
Sumber: https://mahidara.co/adhyaksa-chambers-jamdatun-universitas-indonesia/
