Karawang, MAHIDARA – Pemerhati Kebijakan Publik Karawang, Andhika Kharisma, menilai tunjangan perumahan DPRD Karawang sebesar Rp52.000.000 tidak rasional, Rabu, 4 November 2026.
Andhika menduga besaran tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu tidak bersandar pada analisis Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), lembaga penilai independen.
Ia membandingkannya dengan Kabupaten Bekasi, yang parameter tunjangan perumahannya sebesar Rp30.500.000. Selisihnya Rp21,5 juta, dan menurut Andhika, nominal di Karawang jauh melampaui standar daerah tetangga.
Menurut Andhika, momentum kebijakan ini makin tidak tepat karena kondisi ekonomi kurang stabil.
Karawang kini mengalami penurunan Transfer ke Daerah (TKD), dana dari pemerintah pusat untuk daerah. Akibatnya, pemerintah memangkas anggaran dengan ketat di sektor pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Andhika menilai persoalan ini bukan perkara sepele. Ia merujuk kasus serupa soal besaran tunjangan yang tidak sesuai ketentuan, yang kini bergulir di Pengadilan Tipikor Bandung.
Kasus-kasus itu antara lain menyangkut Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Indramayu.
Tanpa peninjauan ulang, Andhika khawatir tunjangan ini membebani keuangan daerah. Kebijakan tersebut, katanya, juga kurang berempati terhadap kesulitan ekonomi masyarakat luas.
Andhika mendesak pihak terkait segera meninjau ulang nominal tunjangan itu agar pengelolaan keuangan Kabupaten Karawang tetap akuntabel dan sehat.
Sumber: https://mahidara.co/tunjangan-perumahan-dprd-karawang-kritik/
