Karawang, MAHIDARA – Pemerintah Kabupaten Karawang memperpanjang relaksasi PBB-P2 hingga 31 Oktober 2026. Lewat Bapenda, pemkab memberi keringanan pokok pajak dan pembebasan bunga atau denda bagi wajib pajak.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang menjalankan program ini untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Perpanjangan menyusul relaksasi pada September 2026 yang, menurut pemkab, mendapat antusiasme tinggi.
Pemkab menilai masih banyak warga yang butuh waktu tambahan untuk memanfaatkan keringanan itu.
Pemkab juga menerima masukan masyarakat, termasuk petani, agar waktu pembayaran menyesuaikan siklus ekonomi dan masa panen.
“Program ini diperpanjang karena antusiasme masyarakat sangat tinggi,” ujar Bupati Karawang Aep Syaepuloh.
Besaran keringanan mengikuti tahun SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) sebagai berikut:
| Tahun SPPT | Diskon | Denda |
|---|---|---|
| 1993–2012 | 80 persen | Bebas |
| 2013–2021 | 30 persen | Bebas |
| 2022–2024 | 20 persen | Bebas |
| 2025 | 10 persen | Bebas |
| 2026 | – | Bebas |
Kepala Bapenda Kabupaten Karawang Sahali Kartawijaya mengatakan Bupati mengeluarkan kebijakan ini untuk meringankan beban masyarakat.
“Perpanjangan program relaksasi PBB-P2 ini sebagai bentuk perhatian Bapak Bupati Karawang dan keberpihakan kepada masyarakat. Melalui program ini diharapkan dapat memberikan keringanan agar masyarakat tetap dapat memenuhi kewajiban pajaknya tanpa menambah beban ekonomi keluarga,” kata Sahali.
Menurut Sahali, pengurangan pokok dan penghapusan sanksi memberi warga ruang menormalkan status kewajiban pajaknya, agar tidak terus terbebani tunggakan dan sanksi yang kian besar.
Pemkab menyebut program ini juga menjadi momentum menata piutang PBB-P2 yang menumpuk sejak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melimpahkan pengelolaan pajak tersebut ke pemerintah daerah.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Karawang untuk memanfaatkan kesempatan program relaksasi PBB-P2 ini sebaik-baiknya,” ajak Bupati.
Pemkab mengimbau warga yang masih menunggak PBB-P2 memanfaatkan perpanjangan ini sebelum 31 Oktober 2026.
Warga bisa mengecek tagihan dan informasi pembayaran lewat layanan Cek PBB Kabupaten Karawang (https://cekpbb.karawangkab.go.id), lalu memilih metode pembayaran QRIS atau Virtual Account.
Pembayaran PBB-P2 juga tersedia di Alfamart dan Indomaret, serta lewat Tokopedia, Shopee, OVO, LinkAja, GoPay, dan bjb DIGI.
Informasi dalam artikel ini bersifat informatif dan bukan saran investasi, keuangan, hukum, atau medis. Konsultasikan dengan profesional berwenang sebelum mengambil keputusan.
Sumber: https://mahidara.co/relaksasi-pbb-p2-karawang-diperpanjang/
