Karawang, MAHIDARA – Kejaksaan Negeri Karawang menerima hasil perhitungan BPK yang menyebut kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi KPR Bank Himbara Karawang mencapai Rp721.687.355.345,11.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyerahkan laporan itu kepada Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Karawang pada Kamis, 29 Oktober 2026. Kejari Karawang menyampaikan kabar ini lewat siaran pers.
Perkara ini menyangkut dugaan korupsi dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada PT Bumi Arta Sedayu di Bank Himbara Kantor Cabang Karawang, dengan rentang waktu 2021 sampai 2024. Himbara adalah himpunan bank milik negara.
Sejak perkara naik ke tahap penyidikan, tim penyidik mengumpulkan dan menelaah dokumen proses KPR, dari pengajuan, persetujuan, sampai pencairan. Penyidik juga memanggil dan memeriksa saksi-saksi.
Siaran pers itu tidak menyebut nama saksi dan tidak menyebut adanya tersangka.
Menurut Kejari, unsur kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi harus dibuktikan lewat perhitungan yang objektif dan terukur. Penghitungan itu wewenang BPK, sehingga Kejari berkoordinasi dengan lembaga tersebut.
Kejari menilai laporan BPK memberi penyidik landasan kuat untuk melangkah ke tahap berikutnya. Penyidik akan mengevaluasi alat bukti yang terkumpul, menguatkan konstruksi perkara, dan melengkapi pemberkasan.
Penyidik juga menelusuri aset yang terkait dengan perkara ini. Kejari menyebut langkah itu bertujuan memulihkan kerugian keuangan negara secara optimal (asset recovery).
Kejari menyatakan penanganan perkara berpedoman pada UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Penyidikan, menurut Kejari, berjalan mandiri tanpa campur tangan siapa pun dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Pemberantasan korupsi di sektor perbankan dan pembiayaan perumahan menjadi prioritas Bidang Pidsus, kata Kejari Karawang. Kejari mengimbau warga menyampaikan informasi yang relevan bila mengetahui hal terkait perkara ini, dan berjanji menyampaikan perkembangannya kepada publik.
Fadhil Razief Hertadamanik, Kepala Seksi Intelijen (Penerangan Hukum) Kejari Karawang, menandatangani siaran pers itu. Keterangan tambahan tersedia lewat contact center Penkum Kejari Karawang di nomor 0811-1051-7849.
Informasi dalam artikel ini bersifat informatif dan bukan saran investasi, keuangan, hukum, atau medis. Konsultasikan dengan profesional berwenang sebelum mengambil keputusan.
Sumber: https://mahidara.co/dugaan-korupsi-kpr-bank-himbara-karawang/
