Daftar isi
Pertanyaan politik hukum di balik aturan penyadapan
Firman mengajukan pertanyaan mendasar. Bisakah penempatan kewajiban perlindungan konsumen dalam aturan penyadapan, yang masuk ranah hukum publik, disebut politik hukum perlindungan konsumen?
Ia menjawabnya lewat konsep negara kesejahteraan dalam Pembukaan UUD 1945. Menurut dia, negara tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menyelenggarakan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa.
Dalam kerangka itu, konsumen tidak terpisah dari kedudukannya sebagai warga negara yang punya hak konstitusional atas komunikasi dan rasa aman. Konsumen juga pembayar pajak yang menanggung biaya negara, termasuk biaya kegiatan penyadapan.
Karena itu Firman menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen tidak boleh berhenti pada hubungan privat. Ia menyebutnya wujud politik hukum negara kesejahteraan, yang mewajibkan negara melindungi konsumen di semua bidang, termasuk penegakan hukum terkait penyadapan.
Rujukan pakar tentang makna konsumen
Firman mengutip sejumlah pakar untuk menunjukkan makna konsumen yang lebih luas. Philip Kotler, lewat konsep konsumen modern dalam Marketing Management, menyebut “consumer as user, bukan hanya buyer”.
Edmond Cahn memandang hukum sebagai produk bagi publik yang berposisi sebagai konsumen. Rujukannya adalah artikel “Law in the Consumer Perspective” di University of Pennsylvania Law Review, No. 112, 1963, halaman 1–27.
Howells (2017) menilai perlindungan konsumen tidak berhenti di satu sektor, tetapi merambah lingkungan hingga ranah publik. Miller (2008) memandang kebijakan perlindungan konsumen sebagai bidang interdisipliner yang menyangkut ekonomi, hukum, sosiologi, dan teknologi.
Dari rujukan itu Firman menyimpulkan bahwa semua orang, termasuk pelaku usaha, adalah konsumen barang dan jasa, termasuk jasa telekomunikasi. Ia menambahkan, ada pula anggapan bahwa warga adalah konsumen dari produk politik bernama hukum.
Konsumen konstitusional dan usul rekonstruksi kebijakan
Firman menyebut ada kesenjangan struktural dan historis antara praktik kebijakan publik terkait konsumen dan nilai konstitusional UUD 1945. Ketika negara menetapkan program publik, masyarakat yang menerima dampaknya: mereka membayar pajak dan menanggung konsekuensi kebijakan.
Karena itu ia menyebut warga sebagai “Konsumen Konstitusi sekaligus Konsumen Publik”. Dalam sistem negara kesejahteraan modern, menurut dia, warga adalah konsumen konstitusional yang berhak atas pelayanan publik yang adil, berkualitas, dan akuntabel karena sudah berkontribusi lewat mekanisme fiskal dan sosial.
Dalam pandangan Firman, Pasal 2 huruf d Perkap itu menggeser makna perlindungan konsumen dari ranah hukum privat menuju hukum publik, sekaligus menjadi wujud konkret politik hukum perlindungan konsumen ala negara kesejahteraan. Ketentuan itu, katanya, melahirkan hubungan saling berbalas antara masyarakat dan negara dalam kontrak sosial yang bersifat konstitusional.
Untuk itu, Firman mengusulkan rekonstruksi kebijakan perlindungan konsumen berbasis Teori Konsumen Konstitusional. Usul itu ia arahkan lewat perubahan rancangan undang-undang perlindungan konsumen baru yang tengah DPR siapkan.
Informasi dalam artikel ini bersifat informatif dan bukan saran investasi, keuangan, hukum, atau medis. Konsultasikan dengan profesional berwenang sebelum mengambil keputusan.
Sumber: https://mahidara.co/perkap-5-2010-perlindungan-konsumen-penyadapan/
