Daftar isi
Pakar: Aturan Penyadapan Polri Menyentuh Konsumen Kebijakan Publik
MAHIDARA – Dr Firman Turmantara Endipradja, dosen politik hukum Pascasarjana Universitas Pasundan, menilai Perkap 5/2010 tentang penyadapan memperluas perlindungan konsumen hingga ke hubungan antara warga dan negara.
Pandangan itu ia tuangkan dalam kolom opini tentang Pasal 2 huruf d Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri. Firman mengajar politik hukum dan hukum perlindungan konsumen, memimpin HLKI Jabar, Banten, dan DKI Jakarta, serta duduk di Dewan Pakar Ekonomi Majelis Musyawarah Sunda (MMS).
Ia juga pernah menjadi anggota BPKN RI pada periode 2013–2016 dan 2020–2023.
Bunyi Pasal 2 huruf d Perkap 5/2010
Pasal 2 huruf d memuat prinsip-prinsip penyadapan, dan salah satunya perlindungan konsumen. Pasal itu merumuskannya sebagai “Perlindungan konsumen, yaitu kepentingan konsumen pengguna jasa telekomunikasi tidak terganggu akibat adanya kegiatan penyadapan”.
Firman juga mengulas dua istilah dalam Perkap tersebut. Pemantauan, menurut peraturan itu, adalah kegiatan memantau percakapan dan transaksi data seseorang lewat alat komunikasi elektronik, dengan cara mendengar, mencatat, dan menganalisisnya.
Hasil pemantauan menjadi saran bagi penyidik agar strategi penyidikan berjalan efektif dan efisien. Adapun operasi penyadapan mencakup seluruh kegiatan menyadap alat komunikasi elektronik, sejak permintaan aparat penegak hukum sampai operasi itu berakhir.
Operasi berakhir lewat pernyataan aparat penegak hukum atau habisnya masa penyadapan sesuai peraturan perundang-undangan.
Makna konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen
Firman menilai hukum Indonesia masih memaknai perlindungan konsumen sebatas hubungan pelaku usaha dan konsumen, seperti yang tampak dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-undang itu, ia menilai, belum menjangkau hubungan warga negara dan negara dalam pelayanan publik.
Selama ini, kata Firman, orang memahami perlindungan konsumen sebatas relasi privat antara penjual dan pembeli barang atau jasa. Padahal dalam negara kesejahteraan modern, warga bukan hanya konsumen pasar, melainkan juga konsumen kebijakan publik.
Ia menyebut Perkap 5/2010 sebagai bukti normatif paling jelas dari perluasan makna itu. Di tingkat global, perkembangan serupa tampak dari Hari Konsumen Dunia, yang pertama kali berlangsung pada 15 Maret 1983.
Firman mengaitkan hari itu dengan pidato Presiden AS John F. Kennedy di hadapan Kongres pada 15 Maret 1962, yang pertama kali menggariskan visi hak konsumen. Untuk Indonesia, kata dia, refleksinya harus berpijak pada amanat konstitusi bahwa negara wajib hadir melindungi dan mensejahterakan rakyat.
Sumber: https://mahidara.co/perkap-5-2010-perlindungan-konsumen-penyadapan/
