Masyarakat, ujar Juendi, tidak boleh menanggung kerugian dari dinamika di tingkat elite. Rakyat tidak membutuhkan kegaduhan politik berkepanjangan, melainkan kepastian ekonomi, lapangan kerja, pelayanan publik yang baik, pemberantasan korupsi, dan pemerintahan yang bekerja.
“Karena itu, transisi pada jabatan Wakil Presiden harus diselesaikan secara tertib dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Juendi juga mendorong peristiwa ini menjadi bahan evaluasi sistem demokrasi, terutama soal persyaratan bagi pejabat publik, cara pencalonan, dan tanggung jawab moral orang yang menerima mandat rakyat.
Menurut dia, kursi Presiden dan Wakil Presiden tidak hanya produk kompetisi elektoral. Keduanya amanah konstitusional dengan tanggung jawab besar atas masa depan bangsa.
Seluruh persoalan hukum yang menyangkut syarat jabatan publik, katanya, harus selesai lewat jalur hukum yang sah, transparan, dan akuntabel.
“Demokrasi tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya pemilu. Demokrasi juga harus terlihat dari ketaatan terhadap hukum, integritas pejabat publik, dan kemampuan negara menyelesaikan persoalan tanpa mengorbankan kepentingan rakyat,” tambahnya.
LBH Indonesia Raya mendorong MPR segera memproses surat itu sesuai peraturan perundang-undangan. Pengisian jabatan Wakil Presiden, menurut Juendi, harus berjalan lewat mekanisme konstitusi yang transparan, pasti secara hukum, dan mengutamakan kepentingan nasional.
Publik, kata Juendi, berhak mendapat penjelasan soal tahapan dan konsekuensi ketatanegaraan dari pengunduran diri ini agar spekulasi dan informasi menyesatkan tidak berkembang.
Ia menyebut Indonesia sedang berada di momentum yang menentukan kualitas demokrasi dan arah kepemimpinan nasional. Menurut dia, pengunduran diri Gibran menjadi pelajaran bahwa jabatan publik tidak melekat permanen pada seseorang.
Jabatan itu amanah yang menuntut tanggung jawab, integritas, dan kepatuhan pada hukum.
Juendi menutup pernyataannya dengan menyoroti inti persoalan: “Bagi kami, persoalan utamanya bukan siapa yang mundur dan siapa yang akan menggantikan.”
“Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana bangsa ini membangun sistem ketatanegaraan yang kuat, demokrasi yang sehat, serta pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Jangan sampai pergantian figur hanya mengubah orangnya, tetapi tidak memperbaiki sistemnya,” tutupnya.
Informasi dalam artikel ini bersifat informatif dan bukan saran hukum. Konsultasikan dengan profesional berwenang sebelum mengambil keputusan.
Sumber: https://mahidara.co/pengunduran-diri-gibran-lbh-indonesia-raya/
