MAHIDARA – Direktur Nasional Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia Raya Juendi Leksa Utama meminta MPR segera memproses surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden, Kamis (12/11/2026).
Juendi menilai keputusan Gibran tidak berhenti pada pergantian orang di kursi jabatan publik. Ia meminta publik memandang peristiwa ini dari sisi hukum tata negara.
Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut surat serupa juga sampai ke Presiden Prabowo Subianto, dan MPR akan menindaklanjutinya.
Menurut Juendi, pengunduran diri itu terjadi saat tekanan politik di DPR menjurus ke penggunaan Hak Menyatakan Pendapat soal jabatan Wakil Presiden.
Hak tersebut milik DPR untuk menyatakan pendapat atas dugaan bahwa presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat.
Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3 mengatur hak itu.
Karena itu, kata Juendi, dinamika tersebut harus selesai lewat mekanisme konstitusional.
“Seluruh elemen bangsa perlu menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan politik kelompok maupun individu,” ujarnya.
Ia meminta semua pihak menyikapi keputusan Gibran secara dewasa, objektif, dan konstitusional.
“Pengunduran diri Wakil Presiden merupakan peristiwa besar dalam perjalanan demokrasi kita. Namun, yang jauh lebih penting sekarang adalah bagaimana negara memastikan seluruh prosesnya berjalan berdasarkan konstitusi,” kata Juendi.
“Jangan sampai dinamika politik justru menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan,” lanjutnya.
Juendi menegaskan, Presiden dan MPR perlu menindaklanjuti surat itu sesuai aturan hukum yang berlaku. Ia meminta kepastian ketatanegaraan atas status Gibran dan proses pemberhentian Wakil Presiden, tidak berhenti pada pemberitaan atau pernyataan politik.
“Peristiwa ini menjadi ujian bagi seluruh lembaga negara dalam menunjukkan kedewasaan berdemokrasi,” tuturnya.
Menurut Juendi, Presiden, MPR, DPR, dan institusi terkait harus bekerja dalam batas kewenangan konstitusionalnya. Ia menolak pemaksaan kehendak politik oleh lembaga mana pun di luar mekanisme hukum.
“Negara ini dibangun berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan kehendak kekuasaan. Siapa pun yang menduduki jabatan publik harus tunduk pada hukum.”
“Begitu pula lembaga negara, harus memberikan contoh bahwa kekuasaan dijalankan berdasarkan aturan, bukan berdasarkan tekanan atau kepentingan politik sesaat,” tegas Juendi, mantan jurnalis.
Prinsip itu, menurut dia, menjaga demokrasi agar tidak larut dalam tarik-menarik kepentingan elite yang mengabaikan masyarakat.
Juendi menyebut Presiden Prabowo Subianto memikul tanggung jawab konstitusional dan politik untuk menjaga kesinambungan pemerintahan. Perubahan di kursi Wakil Presiden, kata dia, tidak boleh mengganggu pelayanan publik, program pembangunan, maupun stabilitas pemerintahan.
Sumber: https://mahidara.co/pengunduran-diri-gibran-lbh-indonesia-raya/
