Kabar Daerah Berita

Jalan Dikeruk Dua Bulan Tak Dilanjutkan, Pedagang di Karawang Merugi

Proyek Jalan Badami-Loji di Karawang diduga mangkrak dua bulan pasca pengerukan. Pedagang terpaksa tutup dan warga tanam pohon pisang sebagai protes.
Proyek Jalan Badami-Loji di Karawang diduga mangkrak dua bulan pasca pengerukan. Pedagang terpaksa tutup dan warga tanam pohon pisang sebagai protes.

Karawang, MAHIDARA – Proyek peningkatan Jalan Badami-Loji di Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, diduga mangkrak hampir dua bulan setelah badan jalan dikeruk. Kondisi itu memicu keluhan warga dan memaksa sejumlah pedagang menghentikan usahanya.

Ketua Karang Taruna Kecamatan Pangkalan, Legianto, menyampaikan keluhan itu kepada wartawan, Selasa (7/7/2026). Menurutnya, terhentinya pengerjaan setelah pengerukan menjadikan kawasan tersebut sulit diakses warga maupun calon pembeli.

Jalan Badami-Loji merupakan salah satu ruas di Desa Tamansari yang menjadi akses utama bagi warga Kecamatan Pangkalan. Dalam kondisi normal, ruas itu ramai dilalui warga dan menjadi tempat pedagang menjalankan usaha sehari-hari.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek tersebut. Nilai anggaran proyek disebut mencapai miliaran rupiah, namun hingga dua bulan setelah pengerukan dilakukan, tidak ada tanda kelanjutan pekerjaan fisik di lokasi.

Terhentinya pengerjaan membuat badan jalan berada dalam kondisi tidak layak dilalui. Akses yang selama ini digunakan warga untuk mobilitas dan aktivitas ekonomi sehari-hari pun ikut terganggu selama proyek mangkrak.

Dua Raperda Strategis Digarap Pansus Baru DPRD Kabupaten Karawang

Para pedagang yang biasa berdagang di sepanjang ruas Jalan Badami-Loji merasakan dampak langsung dari kondisi itu. Badan jalan yang rusak akibat pengerukan membuat pembeli tidak bisa menjangkau lapak-lapak mereka.

“Sejumlah pedagang yang biasa berjualan di sepanjang ruas jalan tersebut terpaksa menghentikan usahanya karena sulit dijangkau pembeli,” ujar Legianto.

“Bahkan banyak orang yang berjualan di pinggir jalan yang sudah dikeruk kini terpaksa tutup karena akses tidak ada,” kata dia.

Kondisi itu berlangsung hampir dua bulan tanpa sinyal perbaikan dari pihak pelaksana. Aktivitas ekonomi di sepanjang ruas Jalan Badami-Loji praktis lumpuh selama jalan terus dibiarkan dalam kondisi tidak layak pakai.

Bagi para pedagang, dampaknya tidak sekadar soal omzet yang anjlok selama proyek terbengkalai. Ketidakpastian kapan jalan kembali bisa dilalui secara normal juga membuat mereka sulit merencanakan kelangsungan usaha.

Kasus Penculikan Jesslyn Wijaya: Manifest Terbang vs Sinyal Ponsel Bali

Kekecewaan warga tidak berhenti pada keluhan lisan. Sebagai bentuk protes, warga menanam pohon pisang di sepanjang badan jalan yang telah dikeruk namun belum dilanjutkan pengerjaan fisiknya selama kurang lebih dua bulan.

Aksi menanam pohon pisang di tengah jalan menjadi gambaran nyata bahwa kondisi itu sudah melampaui batas toleransi warga setempat. Pohon yang tertancap di badan jalan menjadi sinyal keras kepada pihak pelaksana dan pemerintah bahwa masalah ini tidak bisa lagi diabaikan.

Legianto menilai kondisi tersebut mencerminkan ketidakprofesionalan penyedia jasa konstruksi yang menangani proyek. Ia menduga kontraktor pelaksana mengalami masalah permodalan sehingga tidak mampu melanjutkan pekerjaan sesuai jadwal yang ditetapkan.

“Harusnya pemprov selektif. Ini proyek miliaran rupiah, tapi penyedia jasa malah tidak profesional. Proyek mangkrak, seperti kekurangan modal,” pungkasnya.

Legianto secara eksplisit meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih selektif dalam menentukan penyedia jasa konstruksi ke depannya. Seleksi yang ketat, menurutnya, merupakan kunci agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai kontrak dan tidak merugikan masyarakat.

Sungai Cilamaya Tercemar, Wakil Rakyat Jabar VII Minta KLH Bertindak Tegas

Ia menegaskan bahwa warga tidak seharusnya menanggung kerugian akibat ketidakmampuan kontraktor menuntaskan proyek yang sudah berjalan. Tanggung jawab pemilihan penyedia jasa, menurutnya, sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku pemberi kerja.

Proyek yang seharusnya meningkatkan kualitas akses dan mobilitas warga justru meninggalkan kondisi yang lebih buruk dari sebelum pengerjaan dimulai. Nilai anggaran miliaran rupiah yang dikucurkan belum berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pihak pelaksana proyek belum memberikan keterangan resmi. Penyebab terhentinya pekerjaan, progres pelaksanaan, serta target penyelesaian proyek semuanya masih belum dapat dikonfirmasi.

Ketiadaan konfirmasi resmi mempertebal ketidakpastian yang sudah dirasakan warga selama hampir dua bulan. Masyarakat di sekitar proyek masih menunggu kejelasan soal kelanjutan pengerjaan jalan tersebut.

Redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk memperoleh konfirmasi. Informasi akan diperbarui begitu ada tanggapan resmi dari pemerintah provinsi maupun pelaksana proyek.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *