Lebih jauh, salah satu tersangka NPCI disebut-sebut memanfaatkan dana hibah tersebut sebagai modal pencalonan legislatif, sebuah temuan yang semakin memperkuat dugaan bahwa dana publik telah disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis. Sejumlah anggota DPRD pun telah dipanggil dan diperiksa guna mendalami tingkat keterlibatan legislatif dalam kasus ini.
Pandangan Ahli: Masalah Bukan Sekadar Nominal
Menanggapi maraknya kasus korupsi yang melibatkan unsur DPRD, Sekretaris Jenderal DPN Adkasi (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia) sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, memberikan pandangannya.
Menurutnya, persoalan utama dalam kasus seperti yang terjadi di Bekasi bukan semata-mata besaran anggaran, melainkan pelanggaran terhadap mekanisme dan aturan hukum yang berlaku.
“Ini harus dibaca secara utuh. Kenapa di Bekasi bisa terjadi? Karena prosesnya tidak melalui mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan. Jadi bukan soal besar atau kecil nominalnya, jangan sampai gagal paham,” ujar Endang saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Pandangan ini sejalan dengan analisis sejumlah pengamat hukum yang menilai bahwa korupsi kebijakan sering kali terjadi ketika proses administratif dimanipulasi untuk menguntungkan pihak tertentu, meskipun secara formal tampak sesuai aturan.
Babak Baru Pemberantasan Korupsi di Bekasi
Dua perkara besar yang kini menjerat Kabupaten Bekasi tersebut menjadi ujian serius bagi komitmen penegakan hukum di tingkat daerah. Aparat penegak hukum menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, tanpa pandang bulu.
Bagi publik, perkembangan kasus ini dipandang sebagai babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya di lingkungan legislatif dan organisasi penerima dana hibah pemerintah. Masyarakat kini menanti langkah lanjutan aparat hukum, termasuk kemungkinan bertambahnya tersangka, baik dari kalangan eksekutif, legislatif, maupun pihak swasta.
Komentar