BEKASI — Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, kritik datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Nawacita Rakyat Indonesia (GNRI) Kabupaten Bekasi, yang menilai DPRD lamban dan kurang responsif dalam menindaklanjuti aduan dugaan pelanggaran kode etik yang diduga melibatkan salah satu oknum anggota dewan.
Ketua GNRI Kabupaten Bekasi, Bahyudin, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap lembaga legislatif daerah tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan pengaduan resmi secara tertulis yang diterima oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi. Namun hingga pertengahan Desember 2025, belum terlihat adanya kejelasan proses maupun informasi resmi terkait tindak lanjut laporan tersebut.
“Pengaduan resmi telah kami sampaikan dan diterima oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi. Tetapi sampai hari ini belum ada penjelasan terbuka kepada publik terkait progres penanganannya,” ujar Bahyudin dalam keterangannya kepada media, Rabu (17/12/2025).
Sorotan Terhadap Komitmen Penegakan Etika DPRD
Bahyudin menilai lambannya penanganan aduan tersebut mencerminkan lemahnya komitmen Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bekasi dalam menjalankan fungsi pengawasan etika. Padahal, Badan Kehormatan merupakan instrumen penting dalam menjaga marwah, integritas, dan kredibilitas lembaga legislatif di mata masyarakat.
“Jika aduan dugaan pelanggaran kode etik dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan, ini menjadi sinyal buruk bagi penegakan etika di lingkungan DPRD. Kode etik seharusnya menjadi pedoman utama perilaku anggota dewan,” tegasnya.
Menurut Bahyudin, keterlambatan ini tidak hanya berdampak pada citra individu yang dilaporkan, tetapi juga berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap DPRD sebagai lembaga representasi rakyat. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama.
Ketua DPRD Diminta Tunjukkan Kepemimpinan Moral
Selain mengkritisi kinerja Badan Kehormatan, GNRI juga menyoroti sikap Ketua DPRD Kabupaten Bekasi. Bahyudin menilai pimpinan DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap aduan masyarakat ditangani secara cepat, adil, dan profesional.
“Ketua DPRD seharusnya tampil paling depan dalam memastikan mekanisme etik berjalan. Ketika persoalan seperti ini dibiarkan tanpa kejelasan, publik bisa menilai pimpinan DPRD tidak responsif,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan aduan berpotensi menjadi preseden buruk. Jika tidak ada ketegasan, maka penegakan kode etik di lingkungan DPRD dapat dianggap sekadar formalitas tanpa daya ikat.
GNRI Desak Badan Kehormatan Bertindak Profesional
Sebagai langkah konkret, GNRI Kabupaten Bekasi mendesak Badan Kehormatan DPRD untuk segera memproses laporan tersebut secara objektif, transparan, dan profesional. Menurut GNRI, proses etik harus dilakukan secara independen tanpa intervensi politik maupun kepentingan tertentu.
“GNRI mendesak Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bekasi agar segera turun tangan dan bekerja secara profesional. Jangan sampai pembiaran justru merusak legitimasi lembaga legislatif di mata masyarakat,” kata Bahyudin.
Ia menegaskan, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana proses penegakan etik berjalan, terutama ketika dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan kasus hukum yang sedang bergulir.
Ketua DPRD: Aduan Sudah di Badan Kehormatan
Menanggapi kritik tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi H. Ade Syukron, S.H.I., M.Si., memberikan klarifikasi. Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Ade Syukron menyatakan bahwa surat aduan dari LSM GNRI telah didisposisikan ke Badan Kehormatan DPRD.
“Sudah di BK. BK bekerja berbeda dengan lembaga hukum. Ada mekanisme internal. Soal proses bisa dikonfirmasi langsung ke Ketua BK,” ujar Ade Syukron saat dihubungi, Rabu (17/12/2025).
Pernyataan ini menegaskan bahwa secara administratif laporan telah diteruskan ke alat kelengkapan dewan yang berwenang. Namun demikian, belum ada penjelasan detail mengenai tahapan, jadwal, maupun batas waktu proses pemeriksaan etik yang akan dilakukan.
Latar Belakang Aduan GNRI
Sebagai informasi, LSM GNRI Kabupaten Bekasi secara resmi melayangkan surat aduan ke DPRD Kabupaten Bekasi pada 3 Desember 2025. Aduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh salah satu anggota DPRD yang disebut-sebut terseret dalam kasus dugaan pengeroyokan terhadap seorang warga di sebuah restoran di Cikarang.
Kasus tersebut diketahui telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan selanjutnya dilimpahkan ke Polres Metro Bekasi untuk penanganan lebih lanjut. GNRI menilai, meskipun proses hukum berjalan, mekanisme etik di DPRD tetap harus dilakukan secara paralel.
Ujian Transparansi dan Akuntabilitas DPRD
Situasi ini menjadi ujian penting bagi DPRD Kabupaten Bekasi dalam menunjukkan komitmennya terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penegakan etika publik. Masyarakat kini menanti langkah konkret Badan Kehormatan DPRD untuk memastikan bahwa setiap anggota dewan tunduk pada kode etik yang telah disepakati bersama.
Kecepatan dan keterbukaan dalam menangani aduan ini diyakini akan menjadi penentu utama kepercayaan publik terhadap DPRD Kabupaten Bekasi ke depan.
Komentar