Permohonan itu muncul hanya sehari setelah Donald Trump mengumumkan di platform Truth Social bahwa “wilayah udara di atas dan sekitar Venezuela ditutup,” tanpa memberikan penjelasan resmi atau dasar hukum yang jelas pernyataan yang langsung memicu kepanikan di kalangan penerbangan internasional dan pemerintah Caracas.
Pemerintahan Maduro telah lama menuduh AS menggunakan dalih pemberantasan narkoba sebagai kedok untuk memperluas pengaruh militer di Karibia dan mendapatkan akses strategis ke sumber daya energi Venezuela—klaim yang diperkuat oleh kehadiran militer AS yang semakin masif di kawasan tersebut.
Gedung Putih bersikeras bahwa operasi militer di Karibia bertujuan memberantas perdagangan narkoba, namun kritikus menyoroti bahwa data pemerintah AS sendiri menunjukkan Venezuela bukanlah jalur utama penyelundupan narkoba ke Amerika Serikat.
Fakta yang lebih mengkhawatirkan adalah operasi militer AS yang menewaskan sedikitnya 83 orang dalam serangan terhadap kapal yang dituduh mengangkut narkoba, aksi yang dikutuk keras oleh organisasi hak asasi manusia sebagai pembunuhan di luar hukum yang melanggar hukum internasional.
Kehadiran militer AS di Karibia kini mencakup kapal induk terbesar di dunia, USS Gerald R. Ford, puluhan kapal perang, ribuan tentara, serta jet tempur siluman F-35 tanda nyata eskalasi yang jauh melampaui operasi anti-narkoba konvensional.
Di sisi lain, Donald Trump, dalam kampanye pemilihannya tahun 2023, berjanji untuk “mengebor, mengebor terus” demi meningkatkan produksi minyak domestik AS, janji yang kini direalisasikan dengan rencana pengeboran lepas pantai di California dan Florida, sesuatu yang tidak dilakukan dalam beberapa dekade terakhir.
Langkah agresif Trump ini menimbulkan kecurigaan bahwa tekanan terhadap Venezuela bukan hanya soal keamanan, tetapi bagian dari strategi energi global untuk mengamankan pasokan minyak cadangan di tengah transisi energi yang tidak menentu.
Komentar