Karawang, MAHIDARA – Ramainya sorotan publik terhadap proyek perbaikan jalan provinsi di Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, mendapat respons langsung dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Jenal Aripin, S.E.
Sorotan publik ini muncul di tengah keluhan warga sekitar yang menilai pekerjaan jalan tersebut terhenti dalam waktu cukup lama tanpa kejelasan. Ketidakpastian ini mendorong warga menyuarakan keluhannya lewat berbagai platform media sosial.
Ia turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi lapangan sekaligus memberikan penjelasan atas perkembangan proyek yang belakangan menjadi perbincangan masyarakat.
Kehadiran seorang wakil rakyat di lokasi proyek ini menjadi bentuk keterbukaan menghadapi kritik yang berkembang di ruang publik, khususnya di media sosial.
Kunjungan tersebut dilakukan setelah proyek jalan yang menjadi akses vital bagi warga Karawang Selatan ramai diperbincangkan di media sosial, termasuk lewat unggahan akun Pesona Karawang Loji.
Di hadapan masyarakat, Jenal Aripin menegaskan bahwa kehadirannya bukan untuk mengambil alih pelaksanaan proyek. Ia menyebut kedatangannya semata untuk meluruskan informasi yang berkembang setelah namanya turut dikaitkan dalam pemberitaan di media sosial.
“Saya hadir di sini bukan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan proyek, tetapi ingin meluruskan informasi yang beredar. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemilik akun Pesona Karawang Loji yang telah mengangkat persoalan ini sehingga saya bisa melihat langsung kondisi di lapangan,” ujar H Jenal, Selasa 7 Juli 2026.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan konsultan atau pengawas proyek, Jenal menjelaskan bahwa terhentinya pekerjaan bukan karena proyek dibatalkan. Penyebabnya adalah kontraktor yang mengalami kendala fiskal sehingga pekerjaan tidak dapat dilanjutkan sesuai jadwal.
Selain persoalan keuangan kontraktor, kenaikan harga material turut menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan proyek. Menurutnya, proses lelang berlangsung pada 2025, sementara pelaksanaan fisik baru dimulai pada 2026.
Rentang waktu antara masa lelang dan pelaksanaan fisik itu menyebabkan terjadinya perubahan harga material. Jenal menyebut kondisi ekonomi global turut memengaruhi fluktuasi harga tersebut.
Kendala fiskal yang dialami kontraktor, menurut Jenal, tak lepas dari selisih waktu panjang antara proses lelang pada 2025 dan pelaksanaan fisik yang baru dimulai pada 2026.
Jenal Aripin juga menerangkan bahwa proyek ini menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Status ini membuat kewenangan pelaksanaannya berada di tangan pemerintah pusat, dengan koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Skema pendanaan APBN ini menjelaskan mengapa penanganan hambatan proyek tidak bisa diputuskan sepihak oleh Pemprov Jawa Barat saja. Koordinasi lintas tingkat pemerintahan menjadi bagian dari proses penyelesaian persoalan tersebut.
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi dari pihak konsultan, proyek saat ini tengah memasuki tahap renegosiasi atau negosiasi ulang antara pihak-pihak terkait.
“Insyaallah pekerjaan jalan ini akan dilanjutkan. Saat ini tinggal menunggu proses renegosiasi selesai,” katanya.
Proses renegosiasi ini menjadi penentu kapan pekerjaan fisik di ruas jalan Tamansari bisa kembali berjalan. Jenal belum menyebutkan target waktu pasti kapan tahap tersebut akan rampung.
Ia berharap penjelasan tersebut dapat memberikan kepastian kepada masyarakat, khususnya warga Karawang Selatan, mengenai kelanjutan pembangunan jalan yang dinilai sangat penting bagi mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Jalan ini disebutnya bukan sekadar akses biasa, melainkan urat nadi penghubung yang menopang kegiatan sehari-hari warga di kawasan Karawang Selatan. Kelancaran akses jalan ini turut berdampak langsung pada roda perekonomian warga setempat sehari-hari.
Menutup keterangannya, Jenal Aripin mengapresiasi masyarakat yang terus mengawal jalannya pembangunan. Ia menyebut akun Pesona Karawang Loji sebagai salah satu pihak yang telah menyuarakan aspirasi publik terkait kondisi infrastruktur.
“Teruslah memberikan masukan dan mengawasi pembangunan. Semua kritik yang disampaikan dengan baik tentu menjadi perhatian demi pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat Karawang,” pungkasnya.
Ia menyebut masukan dan kritik konstruktif dari warga maupun pengelola akun media sosial turut menjadi bahan perhatian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proyek ini.
Penjelasan Jenal Aripin ini menjadi klarifikasi resmi pertama dari unsur DPRD Provinsi Jawa Barat terkait status proyek jalan Tamansari. Publik kini menanti realisasi renegosiasi dan kelanjutan pekerjaan fisik di lapangan.
Komentar