Karawang, MAHIDARA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus mengepung Kantor Bupati Karawang pada Kamis (21/5/2026) malam, menuntut transparansi pengelolaan anggaran daerah 2025–2026 dan membongkar dugaan permainan proyek di lingkaran kekuasaan.
Aksi berlangsung dramatis hingga larut. Massa memulai long march sejak siang hari dari Kantor Kejaksaan Negeri Karawang, kemudian bergerak ke Mapolres Karawang, Makodim 0604 Karawang, sebelum akhirnya berakhir di depan Kantor Bupati Karawang saat matahari telah terbenam.
Momentum aksi dipilih secara sadar. Koordinator Aksi Mahasiswa, Dino Robika Patardo, menegaskan bahwa demonstrasi ini digelar bertepatan dengan peringatan Hari Reformasi.
“Demonstrasi ini digelar bertepatan dengan momen memperingati Hari Reformasi. Kami menegaskan peran mahasiswa sebagai pengontrol sosial sekaligus penyambung lidah rakyat dalam mengawasi kebijakan publik,” ujar Dino, usai unjuk rasa.
Desakan mahasiswa mendapat respons cepat dari jajaran Forkopimda Kabupaten Karawang. Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Wakapolres Karawang, serta Kasdim 0604 Karawang turun langsung menemui massa di lapangan.
Dialog di tengah kerumunan itu membuahkan hasil konkret. Aliansi Cipayung Plus berhasil mengamankan kesepakatan dengan Forkopimda untuk menggelar pertemuan lanjutan pada 2 Juni 2026, bertempat di Gedung Paripurna DPRD Karawang.
Dino menjelaskan pertemuan itu bukan sekadar formalitas. “Kami menjadwalkan dialog terbuka nanti. Pertemuan itu nantinya akan melibatkan ratusan peserta dialog dari mahasiswa yang terverifikasi untuk membedah kritik tajam terkait lemahnya fungsi pengawasan antarlembaga pemerintah di Karawang,” kata dia.
Tuntutan mahasiswa tidak berhenti pada soal anggaran semata. Indikasi kepentingan oligarki yang dinilai merusak keseimbangan kekuasaan di tingkat daerah juga menjadi sorotan tajam aliansi ini.
Dino menyebutkan ada isu-isu lain yang tak kalah krusial. “Isu krusial lainnya yang kami tuntut adalah buruknya fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga munculnya dugaan permainan proyek di dalam lingkaran kekuasaan,” ucap Dino.
Sektor pendidikan dan kesehatan di Karawang memang masuk dalam kajian akademis yang disiapkan Cipayung Plus. Hasil kajian tersebut akan dibawa ke meja dialog pada 2 Juni mendatang, dikupas bersama peserta mahasiswa yang telah terverifikasi.
Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyambut positif seluruh poin tuntutan yang diajukan mahasiswa. Ia memastikan seluruh elemen Forkopimda telah siap hadir dalam forum dialog bulan depan.
“Ya, Alhamdulillah, mereka sudah menyampaikan kepada kami, terkait point-point tuntutan yang akan dibahas, dan masing-masing Forkopimda sudah mewakili, kita akan menggelar dialog terbuka bersama demi keadilan, tanggal 2 Juni nanti,” kata Endang.
Endang juga mengisyaratkan bahwa semua materi kajian mahasiswa akan diakomodir dalam diskusi tersebut. Ia secara khusus menyinggung substansi yang akan dibawa aliansi ke meja dialog.
“Kaitan dengan kajian-kajian akademis tentang pendidikan, kesehatan, dan yang lainnya. Semuanya akan disampaikan, dan kami tentunya mengapresiasi apa yang menjadi masukan teman-teman semua, dan kami menunggu nanti waktunya untuk sama-sama berdiskusi. Alhamdulillah, semua sudah siap ya,” pungkas Endang.
Aksi Cipayung Plus ini menandai eskalasi baru dalam pengawasan publik terhadap pemerintahan daerah Karawang. Dengan ratusan mahasiswa terverifikasi yang disiapkan untuk hadir pada 2 Juni, forum dialog di Gedung Paripurna DPRD Karawang berpotensi menjadi panggung uji akuntabilitas yang paling terbuka dalam waktu dekat.
Komentar