MAHIDARA – Ribuan massa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jawa Barat menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan gerbang PT Pertiwi Lestari, Telukjambe Barat, Karawang, pada Senin, 6 April 2026. Aksi yang melibatkan perangkat desa dari 19 kabupaten di Jawa Barat ini dipicu oleh dugaan intimidasi dan pengeroyokan terhadap perangkat Desa Wanasari — sebuah insiden yang memantik kemarahan luas dan mendorong ribuan aparatur desa turun ke jalan dalam satu barisan.
Sejak pagi hari, massa mulai memadati akses jalan menuju lokasi perusahaan. Mereka mengenakan atribut organisasi APDESI, membawa spanduk berisi tuntutan, dan melakukan orasi secara bergantian dari atas mobil komando yang dilengkapi pengeras suara. Arus lalu lintas di kawasan Telukjambe Barat sempat tersendat akibat kepadatan massa, namun aparat kepolisian dari Polres Karawang sigap melakukan pengaturan sehingga situasi tetap terkendali. Demonstrasi berlangsung relatif tertib tanpa adanya tindakan anarkis — koordinator aksi beberapa kali mengingatkan massa untuk tidak terprovokasi dan menjaga ketertiban sepanjang aksi berlangsung.
Dalam orasi yang disampaikan perwakilan massa, ditegaskan bahwa kehadiran ribuan perangkat desa dari berbagai penjuru Jawa Barat bukan untuk membuat kerusuhan. Ini adalah bentuk solidaritas institusional dan sikap tegas terhadap ketidakadilan yang mereka nilai telah menciderai kehormatan pemerintahan desa sebagai lembaga negara paling depan dalam pelayanan publik. Pesan yang disampaikan jelas: jika satu desa diusik, ribuan desa lain di Jawa Barat merasa terpanggil untuk bergerak bersama.
Ada dua tuntutan utama yang diusung massa dalam aksi ini. Pertama, pertanggungjawaban PT Pertiwi Lestari terkait dugaan penggunaan tanah kas atau aset Desa Wanasari. Salah satu spanduk yang dibawa massa secara eksplisit menyoroti tuntutan transparansi dan kejelasan hukum atas dugaan pemanfaatan lahan desa oleh pihak perusahaan tersebut. Kedua, proses hukum yang adil dan tuntas terhadap oknum-oknum yang diduga terlibat langsung dalam aksi pengeroyokan terhadap perangkat desa — termasuk anak, menantu, serta anggota Karang Taruna yang menjadi korban.
APDESI Jawa Barat menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dipersempit hanya sebagai konflik satu desa dengan satu perusahaan. Bagi mereka, ini menyentuh kehormatan seluruh institusi pemerintahan desa di Jawa Barat — sebuah dimensi yang jauh lebih besar dari sekadar sengketa lahan atau pertikaian antarindividu.
Jika tuntutan mereka tidak mendapat respons yang jelas dan konkret dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum, APDESI mengisyaratkan kemungkinan mobilisasi lanjutan dalam skala yang berpotensi lebih besar. Sinyal eskalasi ini menjadikan penanganan cepat dan transparan dari pihak berwenang sebagai variabel kritis penentu stabilitas sosial di wilayah Karawang ke depan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak PT Pertiwi Lestari maupun Pemerintah Kabupaten Karawang terkait tuntutan yang diajukan massa APDESI Jawa Barat dalam aksi tersebut.
Komentar