Banjir Buana Asri Jadi Perhatian, Ketua DPRD Karawang Turun Langsung ke Lokasi
Banjir Buana Asri kembali menjadi sorotan setelah Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, melakukan peninjauan langsung ke Perumahan Buana Asri, Kelurahan Palumbonsari, pada Minggu (25/1/2026). Kunjungan tersebut dilakukan tidak lama setelah dirinya dinyatakan pulih dan keluar dari rumah sakit, sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap kondisi warga yang terdampak banjir.
Meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih, sosok yang akrab disapa Kang HES itu tetap memilih turun ke lapangan. Ia ingin memastikan secara langsung kondisi lingkungan dan keamanan warga setelah banjir melanda kawasan tersebut. Kehadiran Ketua DPRD Karawang ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa persoalan banjir di wilayah Palumbonsari masih memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.
Ribuan Warga Masih Waspada Banjir Susulan
Dalam peninjauannya, Kang HES menyampaikan bahwa meskipun air mulai surut, situasi di Perumahan Buana Asri belum sepenuhnya aman. Tercatat sekitar 1.354 jiwa masih berada dalam status waspada, mengingat potensi banjir susulan masih cukup tinggi. Salah satu faktor utama yang menjadi kekhawatiran adalah kondisi sungai yang mengalami pendangkalan cukup parah.
Pendangkalan ini dinilai mengurangi kapasitas tampung aliran air, sehingga saat hujan dengan intensitas tinggi terjadi, air dengan cepat meluap ke kawasan permukiman. Situasi tersebut membuat warga harus terus bersiaga, terutama di tengah cuaca yang sulit diprediksi.
Pengerukan Sungai Terhenti Dua Tahun
Saat menyusuri area tanggul sungai, Kang HES menyoroti persoalan krusial yang hingga kini belum mendapat penanganan optimal, yakni terhentinya aktivitas pengerukan sungai selama dua tahun terakhir. Padahal, menurutnya, pengerukan sebelumnya dilakukan secara rutin setiap tahun untuk menjaga kelancaran aliran air.
“Dulu pengerukan dilakukan rutin setiap tahun. Tapi pada 2024 dan 2025 tidak ada sama sekali. Alasannya karena kewenangan sudah diserahkan ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Secara aturan memang wilayah mereka, tapi dampaknya langsung dirasakan oleh warga,” ujar Kang HES.
Ia menilai, perubahan kewenangan tersebut tidak seharusnya membuat penanganan banjir menjadi terhambat. Menurutnya, koordinasi lintas instansi harus diperkuat agar persoalan teknis tidak berlarut-larut dan merugikan masyarakat.
Kekhawatiran Lambannya Proses Birokrasi
Lebih lanjut, Kang HES mengungkapkan kekhawatirannya terhadap lambannya proses birokrasi di tingkat pusat. Berdasarkan informasi yang ia terima, program pengerukan Kali Cilamaran saat ini masih berada pada urutan prioritas ke-12 dalam daftar penanganan.
Posisi tersebut dinilai rawan jika tidak dikawal secara serius oleh pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga tidak bisa hanya bergantung pada daftar administratif tanpa adanya upaya aktif untuk mendorong percepatan realisasi.
Keselamatan Warga Harus Jadi Prioritas Utama
Menurut Kang HES, persoalan banjir Buana Asri bukan sekadar masalah teknis, tetapi menyangkut keselamatan ribuan warga yang tinggal di kawasan tersebut. Oleh karena itu, ia menilai diperlukan dorongan kuat agar penanganan banjir benar-benar menjadi prioritas utama.
“Ini menyangkut keselamatan lebih dari seribu warga. Kalau tidak kita dorong supaya menjadi prioritas utama, bisa saja persoalan ini terlupakan. Kita butuh tindakan nyata, bukan hanya menunggu urutan di atas kertas,” tegasnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan sikap kritis DPRD Karawang terhadap lambannya penanganan banjir, sekaligus menunjukkan komitmen lembaga legislatif daerah dalam mengawal kepentingan masyarakat.
Warga Keluhkan Janji Perbaikan Pintu Air
Di sisi lain, keluhan juga disampaikan langsung oleh warga Perumahan Buana Asri. Perwakilan warga, Aep Jabar, mengungkapkan kekecewaannya terhadap janji perbaikan pintu air yang hingga kini belum direalisasikan.
Menurut Aep, sebelumnya pihak pengelola sumber daya air sempat datang ke lokasi bersama anggota dewan dan menyampaikan komitmen untuk memperbaiki pintu-pintu air yang rusak. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut nyata di lapangan.
“Waktu itu pihak pengelola air datang bersama Pak Dewan dan berjanji akan memperbaiki pintu-pintu air. Tapi sampai sekarang belum ada pelaksanaan. Kami tidak ingin hanya janji, kami ingin bukti,” ungkap Aep.
Harapan Warga pada Pemerintah Daerah dan Pusat
Warga berharap kehadiran langsung Ketua DPRD Karawang yang baru saja pulih dari perawatan medis ini dapat menjadi dorongan moral dan politik bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Mereka berharap tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab antarinstansi, melainkan langkah konkret dan terkoordinasi untuk mengatasi persoalan banjir secara berkelanjutan.
Bagi masyarakat Palumbonsari, penanganan banjir bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang rasa aman dan kepastian hidup. Dengan adanya perhatian langsung dari pimpinan DPRD Karawang, warga berharap solusi nyata segera diwujudkan agar ancaman banjir Buana Asri tidak terus berulang di masa mendatang.
Komentar