“Ganti rugi belum dibayarkan, berkas administratif untuk mebangun belum lengkap, tapi sudah dibangun, sedangkan masyarakat kehilangan tanamannya di lahan hak garap yang dulu mereka miliki terusir. Karena ini tentu IPPKH nya jadi tidak berlaku, karena urusan koordinasi, ganti rugi, dan pemberdayaan masyarakat itu harus dilakukan,” paparnya.
Dalam gugatannya, warga menuntut kompensasi materiil yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Angka ini muncul berdasarkan perhitungan bersama yang dilakukan di awal proses rencana pembangunan.
“Ada 20 orang totalnya yang belum menerima ganti rugi, di lahan sekitar kurang lebih 17 hektare, dincian kerugian materiil, yang telah dihitung bersama di awal senilai Rp4,3 miliar,” ungkap Eigen.
Tak hanya soal ganti rugi, Eigen juga menyoroti legalitas bangunan di lokasi tersebut. Ia menyebut pihak Brimob diduga belum mengantongi sejumlah izin krusial sesuai Permen LHK Nomor 27 tahun 2017 tentang IPPKH.
“Tadi kami jelaskan poin-poinnya, kenapa IPPKH Mako Brimob seluas 292 hektare itu tidak berlaku, karena tidak memiliki izin PBG atau Pertek, Amdal, dan dokumen administratif lainnya,” tegasnya.
Persoalan semakin pelik dengan munculnya dugaan komersialisasi lahan. Eigen menyebut adanya kerja sama antara pihak Mako Brimob dengan PT Prima Power, yang kemudian melibatkan sub-kontraktor milik oknum pejabat di lingkungan Pemkab Karawang.
Komentar