Peninjauan tersebut turut dihadiri jajaran Kementerian Lingkungan Hidup, Direktur Utama PT Jasamarga Related Business (JMRB) Netty Renova, serta manajemen Jasa Marga Group lainnya. Kehadiran lintas pemangku kepentingan ini menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan di kawasan jalan tol tidak bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan sinergi antara regulator dan badan usaha.
Dari sudut pandang kebijakan publik, kunjungan Menteri LH ke rest area ini memiliki makna strategis. Rest area sering kali dipandang sekadar fasilitas pendukung perjalanan. Namun dalam konteks keberlanjutan, kawasan ini justru menjadi “etalase” perilaku ramah lingkungan di ruang publik. Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq secara terbuka memberikan apresiasi terhadap fasilitas dan sistem yang diterapkan di Travoy Rest 88B.
“Saya mengapresiasi Rest Area 88B ini sebagai salah satu yang paling lengkap. Namun fasilitas saja tidak cukup. Edukasi kepada pengunjung harus terus ditingkatkan, karena pengelolaan sampah yang baik hanya bisa berhasil jika fasilitas dan kesadaran berjalan beriringan,” ujar Hanif. Ia bahkan mendorong agar Travoy Rest 88B dapat dijadikan model percontohan pengelolaan sampah bagi rest area lain di Indonesia.
Pernyataan ini menegaskan satu hal penting: keberlanjutan tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur. Dari perspektif ahli lingkungan, perubahan perilaku pengguna menjadi faktor penentu. Karena itu, Jasa Marga secara konsisten melakukan edukasi kepada pengguna jalan, mulai dari imbauan membuang sampah pada tempatnya hingga pemanfaatan fasilitas pemilahan sampah yang telah disediakan.
Komentar