Koordinator aksi, Kelvin, menyebut gerakan ini merupakan akumulasi kekecewaan mendalam terhadap manajemen kampus yang dinilai membungkam aspirasi mahasiswa.
“Kami harap UBP Karawang sebagaimana namanya, Universitas Buana Perjuangan, sudah seharusnya kampus menjadi epicentrum dalam perubahan sosial. Maka teman-teman mahasiswa, baik itu pemuda maupun pelajar, ketika menginginkan ruang dialektis, aktivitas akademis, ilmiah, tanpa kebijakan yang membatasi, dan tindakan intimidatif oknum dosen,” ujar Kelvin saat diwawancara di sela aksi.
Kelvin memaparkan, kampus seharusnya menjadi laboratorium intelektual yang mendukung penuh daya kritis mahasiswa dalam mengadvokasi masyarakat. Realita di lapangan, menurutnya, justru bertolak belakang. Ia secara khusus menyoroti adanya dugaan tekanan dari pihak yayasan kepada mahasiswa.
“Untuk membicarakan keadaan bangsa, keadaan masyarakat, seharusnya kampus sangat mendukung kegiatan ini. Karena memang seharusnya kampus sebagai tempat laboratorium intelektual menentukan kebijakan, mengkritisi kebijakan, dan mengadvokasi masyarakat. Namun yang terjadi adalah intimidasi dari pihak yayasan kepada mahasiswa,” kata dia.
Situasinya tak berhenti di sana. Saat mahasiswa menggelar diskusi internal, pihak kampus berdalih menjaga ketertiban dengan memanggil mereka. Namun, alih-alih memberi ruang, mahasiswa mengaku justru menerima intimidasi disertai ancaman pelaporan ke ranah pidana.
“Kami sering mengadakan diskusi di kampus terkait pergerakan, dan pihak kampus memanggil kami dengan dalih menjaga ketertiban, namun ketika kami dipanggil, kami diintimidasi penuh dengan ancaman, hingga berencana melaporkan kami ke ranah pidana akibat aktivitas pergerakan mahasiswa di kampus yang seharusnya jadi ruang diskusi intelektual,” imbuh Kelvin.
Kondisi serupa, kata Kelvin, dirasakan hampir seluruh ormawa di UBP. Setiap kali mahasiswa ingin berkreasi dan berdiskusi, pihak kampus dinilai justru menutup ruang berkumpul.
“Aksi ini menjadi akumulasi kecewaan kami, sebagai mahasiswa, kita unjuk rasa didasari intimidasi, pembungkaman, ruang yang tertutup. Hingga kita aksi hari ini pun meminta ada ruang untuk diskusi, dialog, tapi pihak kampus yang seharusnya lebih pintar tidak mau menerima kami sebagai mahasiswa,” ucap Kelvin.
Mahasiswa sengaja memilih momen pelantikan rektor baru sebagai waktu unjuk rasa. Ada harapan besar yang disematkan kepada pimpinan tertinggi kampus yang baru dilantik. Tuntutan mereka konkret: perbaikan anggaran ormawa, kemudahan perizinan kegiatan, hingga reformasi menyeluruh budaya birokrasi kampus.
“Momen yang tepat pada saat pelantikan Rektor baru ini, semoga bisa mereformasi UBP Karawang, support segala aktivitas Ormawa dari mulai anggaran, izin, hingga segala hal yang diperlukan untuk Ormawa berkreativitas membesarkan nama UBP Karawang. Karena ketika UBP Karawang seperti ini terus, bukan tidak mungkin akan kalah saing dengan kampus-kampus lain. Rektor baru harus bertanggung jawab atas PR-PR lama kepada Ormawa, alumni, maupun mahasiswa,” tegasnya.
Di sisi lain, Rektor UBP Karawang yang baru dilantik, Budi Rismayadi, mengakui tidak sempat menemui para mahasiswa. Ia berdalih rangkaian acara pelantikan yang padat menjadi penyebabnya.
“Tadi saya tidak sempat menemui rekan-rekan mahasiswa karena memang rangkaian acara pelantikan yang cukup padat, setelah selesai acara pelantikan rektor rekan-rekan mahasiswa juga sudah selesai unjuk rasa,” ujar Budi.
Budi tetap membuka pintu dialog. Sebagai nakhoda baru UBP, ia memastikan agenda pertemuan dengan perwakilan ormawa sudah masuk dalam rencana kerjanya dalam waktu dekat.
“Saya sebagai rektor baru memang merencanakan akan menggelar dialog dengan perwakilan organisasi kemahasiswaan dilingkungan UBP Karawang, untuk waktunya nanti kita jadwalkan,” pungkasnya.
Komentar