“Tidak ada lagi jabatan ditukar dengan sesuatu. Ini amanah yang harus dijaga,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pengalaman pribadinya yang merasakan langsung manfaat sektor pendidikan hingga mampu menduduki kursi bupati. Pengalaman itu, katanya, memperkuat keyakinannya bahwa pendidikan harus terus diperkuat lewat peningkatan kesejahteraan guru dan pembangunan infrastruktur sekolah.
Untuk tahun ini, anggaran infrastruktur pendidikan difokuskan di Daerah Pemilihan 2. Namun Aep memastikan wilayah lain tetap mendapat perhatian.
“Tahun ini fokus di Dapil 2, tapi wilayah lain tetap berjalan meski skalanya sekitar 30 persen,” katanya.
Kepala Disdikbud Karawang, Wawan Setiawan Natakusumah, merinci komposisi 199 kepala sekolah yang dilantik. Terdapat 9 kepala SMP dan 190 kepala SD. Dari 190 kepala SD tersebut, 47 di antaranya berasal dari guru SMP yang dialihfungsikan, sementara 143 lainnya merupakan guru SD yang naik jabatan. Untuk jenjang SMP, seluruh 9 kepala sekolahnya berasal dari guru SMP.
Seleksi mengacu pada dua regulasi nasional: Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 dan Kepmendikdasmen Nomor 129/P/2025 tentang mekanisme seleksi dan penugasan kepala sekolah.
Wawan menjelaskan, proses seleksi dilakukan secara bertahap. Dimulai dari asesmen kompetensi, masukan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), hingga pembahasan di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
Komentar