Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menegaskan bahwa kerja sama dengan China dan Korea Selatan telah melalui proses penyesuaian regulasi dan kesiapan infrastruktur. Dalam konteks kebijakan, hal ini menunjukkan pendekatan BI yang berhati-hati namun progresif, dengan tetap mengedepankan prinsip keamanan, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem.
Interoperabilitas sebagai Tujuan Regulasi
Interoperabilitas lintas negara memungkinkan sistem pembayaran domestik terhubung langsung dengan sistem negara lain tanpa harus bergantung pada perantara global. Bagi regulator, hal ini penting untuk menjaga kedaulatan sistem pembayaran nasional sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia dalam kerja sama keuangan regional.
Implikasi QRIS terhadap Kebijakan Moneter dan Pengawasan
Dari perspektif moneter, meningkatnya penggunaan transaksi digital melalui QRIS memberikan keuntungan strategis bagi BI. Data transaksi yang tercatat secara real-time memperkuat kemampuan bank sentral dalam memantau perputaran uang dan aktivitas ekonomi secara lebih akurat.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, sebelumnya menekankan bahwa digitalisasi sistem pembayaran mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter. Dengan semakin luasnya penggunaan QRIS, termasuk lintas negara, BI memiliki instrumen tambahan untuk membaca dinamika ekonomi tanpa harus sepenuhnya bergantung pada indikator konvensional.
Komentar