Karawang – Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, telah mengirimkan permohonan mendesak kepada Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), meminta dukungan kolektif untuk melawan apa yang disebutnya sebagai “ancaman ilegal yang semakin ganas” dari Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump.
Dalam surat resmi yang dikirimkan pada Minggu, 30 November 2025, Maduro menuduh pemerintah AS berupaya “merebut” cadangan minyak terbesar di dunia yang dimiliki Venezuela sebuah klaim yang memicu kekhawatiran luas di kalangan negara produsen energi.
Maduro secara eksplisit meminta solidaritas dari sesama anggota OPEC dan OPEC, menekankan bahwa agresi Washington tidak hanya mengancam kedaulatan Venezuela, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas pasar energi global.
“Saya berharap dapat mengandalkan upaya terbaik Anda untuk membantu menghentikan agresi ini,” tulis Maduro dalam surat yang dipublikasikan oleh media nasional TeleSUR, menekankan urgensi intervensi OPEC dalam konflik geopolitik yang memanas.
Presiden Venezuela itu juga secara resmi mengutuk penggunaan kekuatan militer “mematikan” terhadap wilayah, rakyat, dan institusi negaranya, seruan yang ditujukan langsung kepada OPEC dan aliansi perluasannya OPEC.
Meskipun memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia—sekitar 303 miliar barel menurut data 2023—Venezuela hanya mampu mengekspor minyak mentah senilai $4,05 miliar tahun lalu, jauh di bawah potensinya, sebagian besar disebabkan oleh sanksi ekonomi ketat yang diberlakukan AS sejak era pertama Trump.
Sebagai salah satu anggota pendiri OPEC pada tahun 1960 bersama Arab Saudi, Iran, Irak, dan Kuwait, Venezuela memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan kedaulatan energi melalui kerja sama OPEC, menjadikan permintaan Maduro kali ini lebih dari sekadar seruan diplomatik biasa.
Permohonan itu muncul hanya sehari setelah Donald Trump mengumumkan di platform Truth Social bahwa “wilayah udara di atas dan sekitar Venezuela ditutup,” tanpa memberikan penjelasan resmi atau dasar hukum yang jelas pernyataan yang langsung memicu kepanikan di kalangan penerbangan internasional dan pemerintah Caracas.
Pemerintahan Maduro telah lama menuduh AS menggunakan dalih pemberantasan narkoba sebagai kedok untuk memperluas pengaruh militer di Karibia dan mendapatkan akses strategis ke sumber daya energi Venezuela—klaim yang diperkuat oleh kehadiran militer AS yang semakin masif di kawasan tersebut.
Gedung Putih bersikeras bahwa operasi militer di Karibia bertujuan memberantas perdagangan narkoba, namun kritikus menyoroti bahwa data pemerintah AS sendiri menunjukkan Venezuela bukanlah jalur utama penyelundupan narkoba ke Amerika Serikat.
Fakta yang lebih mengkhawatirkan adalah operasi militer AS yang menewaskan sedikitnya 83 orang dalam serangan terhadap kapal yang dituduh mengangkut narkoba, aksi yang dikutuk keras oleh organisasi hak asasi manusia sebagai pembunuhan di luar hukum yang melanggar hukum internasional.
Kehadiran militer AS di Karibia kini mencakup kapal induk terbesar di dunia, USS Gerald R. Ford, puluhan kapal perang, ribuan tentara, serta jet tempur siluman F-35 tanda nyata eskalasi yang jauh melampaui operasi anti-narkoba konvensional.
Di sisi lain, Donald Trump, dalam kampanye pemilihannya tahun 2023, berjanji untuk “mengebor, mengebor terus” demi meningkatkan produksi minyak domestik AS, janji yang kini direalisasikan dengan rencana pengeboran lepas pantai di California dan Florida, sesuatu yang tidak dilakukan dalam beberapa dekade terakhir.
Langkah agresif Trump ini menimbulkan kecurigaan bahwa tekanan terhadap Venezuela bukan hanya soal keamanan, tetapi bagian dari strategi energi global untuk mengamankan pasokan minyak cadangan di tengah transisi energi yang tidak menentu.
Sementara itu, negara-negara kepulauan Karibia justru menyerukan percepatan transisi dari bahan bakar fosil, mengingat mereka adalah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti badai tropis yang semakin sering dan dahsyat.
Kontras ini menciptakan ketegangan geopolitik baru: di satu sisi, kekuatan besar seperti AS dan Venezuela berjuang mempertahankan dominasi minyak, sementara di sisi lain, negara-negara kecil di Karibia meminta dunia segera beralih ke energi terbarukan.
Bagi OPEC, surat Maduro bukan hanya soal solidaritas antarprodusen, tetapi ujian nyata terhadap relevansi organisasi dalam menghadapi intervensi kekuatan global terhadap kedaulatan energi anggotanya.
Jika OPEC diam, hal itu bisa ditafsirkan sebagai legitimasi terhadap tindakan sepihak AS, namun jika merespons, organisasi ini berisiko terlibat dalam konflik geopolitik yang berpotensi memecah belah aliansi OPEC.
Bagi Venezuela, dukungan dari OPEC dan OPEC bukan sekadar simbolis, melainkan benteng terakhir melawan isolasi ekonomi dan ancaman kedaulatan yang semakin nyata di bawah tekanan Trump.
Dengan cadangan minyak terbesar di dunia yang terkunci oleh sanksi dan infrastruktur yang rusak, Venezuela kini bertaruh pada kekuatan kolektif OPEC untuk membela haknya sebagai negara produsen minyak.
Langkah Maduro memang berisiko, tetapi dalam dunia pasca-pandemi yang penuh gejolak energi, seruan kepada OPEC mungkin satu-satunya senjata diplomatik yang tersisa bagi Caracas.***
Komentar