Langkah ini dipandang sebagai bentuk penegakan kontrak moral dan administratif bagi penerima beasiswa negara.
Desakan Evaluasi Rekrutmen dari DPR RI
Kasus ini juga mendapat perhatian dari DPR RI, khususnya Komisi X yang membidangi pendidikan. Sejumlah anggota parlemen mendorong evaluasi menyeluruh terhadap proses rekrutmen dan kontrak penerima LPDP.
Evaluasi Integritas dan Nasionalisme
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta LPDP mengevaluasi sistem seleksi, kontrak, serta penanaman nilai integritas dan kebangsaan kepada penerima beasiswa.
Menurutnya, awardee LPDP seharusnya menjadi duta bangsa di negara tujuan studi. Mereka diharapkan membawa nilai budaya, etika, dan identitas Indonesia selama menempuh pendidikan di luar negeri.
Pernyataan DS dinilai bertolak belakang dengan semangat tersebut, sehingga DPR menilai perlu adanya penguatan mekanisme seleksi.
Penyesuaian dengan Kebutuhan Nasional
DPR juga menyoroti pentingnya kesesuaian antara bidang studi penerima beasiswa dan kebutuhan tenaga kerja di Indonesia. Kontrak penerima LPDP umumnya memuat komitmen untuk kembali dan berkontribusi bagi pembangunan nasional.
Legislator menekankan bahwa investasi pendidikan dari dana publik harus memberikan dampak nyata bagi bangsa dan negara.
Usulan Pengetatan Seleksi dan Pencegahan Brain Drain
Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly turut menyuarakan perlunya seleksi yang lebih ketat dalam proses rekrutmen LPDP.
Seleksi Tidak Hanya Berbasis Akademik
Menurut Andi, seleksi penerima beasiswa tidak cukup hanya menilai capaian akademik. Rekam jejak, integritas, konsistensi sikap kebangsaan, dan rencana kontribusi harus menjadi indikator penting.
Ia mengingatkan agar LPDP tidak berubah menjadi jalur percepatan mobilitas pribadi tanpa kontribusi jelas bagi Indonesia.
Cegah Brain Drain Terselubung
Andi juga menyoroti potensi brain drain, yaitu fenomena perpindahan talenta terbaik ke luar negeri tanpa kembali memberikan manfaat bagi negara asal.
Negara, kata dia, harus memastikan bahwa program beasiswa mendorong brain gain atau penguatan kapasitas nasional, bukan sebaliknya.
Komentar