Karawang – Di tengah pesatnya transformasi digital dan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat, Kabupaten Karawang justru disebut mengalami stagnasi kepemimpinan.
Ketua Gerbang Tani Jawa Barat, Jenal Murtado, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi daerah yang seharusnya menjadi lumbung pangan sekaligus pusat industri strategis nasional.
“Karawang masih semrawut. Kemacetan terjadi di mana-mana, pengangguran merajalela, ekonomi masyarakat jauh dari kata sejahtera, dan praktik korupsi di birokrasi masih tinggi,” tegas Jenal dalam pernyataannya di Karawang, Senin (8/12/2025).
Lebih lanjut, ia mengkritik minimnya transparansi dan pelayanan publik berbasis digital di bawah kepemimpinan Bupati Aep Syaepuloh.
Menurutnya, dari seluruh dinas di lingkungan Pemkab Karawang, hanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang benar-benar menyediakan layanan online yang berfungsi optimal.
“Pelayanan online untuk pembayaran PBB saja tidak ada! Padahal, di banyak kabupaten lain di Jawa Barat, masyarakat sudah bisa bayar PBB lewat aplikasi hanya dengan sekali klik,” ujarnya dengan nada prihatin.
Jenal mempertanyakan bagaimana mungkin Karawang yang berada di lokasi geografis sangat strategis, berdekatan dengan Ibu Kota Indonesia, dan menjadi kawasan industri terpadat se-Jawa justru tertinggal dalam hal tata kelola pemerintahan modern.
“Kita seolah hidup di daerah terpencil, seperti kepulauan yang terisolasi dari peradaban. Padahal, kita berada di jantung kemajuan nasional,” ujar Jenal.
“Sampai kapan Karawang mau tertinggal?” lanjtnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah selama ini terkesan hanya berpihak pada kalangan pengusaha dan elite, sementara rakyat kecil dibiarkan terjebak dalam kemiskinan struktural.
Kunjungan bupati ke masyarakat, menurutnya, kerap kali hanya sekadar pencitraan menjelang masa pemilu.
“Turun ke masyarakat, tapi hanya untuk foto-foto. Di balik layar, pemerintah justru lebih nyaman bergaul dengan pengusaha daripada mendengar jeritan petani, buruh, dan pedagang kecil,” tegas Jenal.
Ia pun mengajukan pertanyaan retoris yang menyentuh nurani: apakah menjadi pemimpin di Karawang hanya soal kekuasaan dan kepentingan duniawi, bukan sebagai amanah untuk menolong yang lemah dan membela yang tertindas?
“Bupati itu jabatan amanah, bukan panggung pencitraan. Kalau pemerintahan terus begini, tidak transparan, tidak pro-rakyat, dan hanya melayani segelintir kelompok, bukankah ini bentuk kezaliman?” tanya Jenal.
Di era ketika dunia sudah mengeksplorasi luar angkasa, Jenal menilai ironi besar terjadi di Karawang: pemerintah daerah kesulitan mewujudkan hal mendasar seperti pelayanan publik yang bersih, terbuka, dan digital.
“Kita tidak minta ke bulan. Kami hanya minta pemerintahan yang jujur, efisien, dan hadir untuk rakyat,” ujarnya.
Gerbang Tani pun menyerukan agar Karawang segera dipimpin oleh sosok yang visioner, berani memutus rantai birokrasi korup, dan berkomitmen menjadikan daerah ini maju dalam segala aspek bukan sekadar mempertahankan kekuasaan dengan retorika kosong dan pencitraan sesaat.
“Sudah waktunya Karawang bangkit. Bukan sebagai daerah yang tertinggal, tapi sebagai pelopor kemajuan yang berkeadilan,” pungkas Jenal.***
Komentar