Pendangkalan ini dinilai mengurangi kapasitas tampung aliran air, sehingga saat hujan dengan intensitas tinggi terjadi, air dengan cepat meluap ke kawasan permukiman. Situasi tersebut membuat warga harus terus bersiaga, terutama di tengah cuaca yang sulit diprediksi.
Pengerukan Sungai Terhenti Dua Tahun
Saat menyusuri area tanggul sungai, Kang HES menyoroti persoalan krusial yang hingga kini belum mendapat penanganan optimal, yakni terhentinya aktivitas pengerukan sungai selama dua tahun terakhir. Padahal, menurutnya, pengerukan sebelumnya dilakukan secara rutin setiap tahun untuk menjaga kelancaran aliran air.
“Dulu pengerukan dilakukan rutin setiap tahun. Tapi pada 2024 dan 2025 tidak ada sama sekali. Alasannya karena kewenangan sudah diserahkan ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Secara aturan memang wilayah mereka, tapi dampaknya langsung dirasakan oleh warga,” ujar Kang HES.
Ia menilai, perubahan kewenangan tersebut tidak seharusnya membuat penanganan banjir menjadi terhambat. Menurutnya, koordinasi lintas instansi harus diperkuat agar persoalan teknis tidak berlarut-larut dan merugikan masyarakat.
Kekhawatiran Lambannya Proses Birokrasi
Lebih lanjut, Kang HES mengungkapkan kekhawatirannya terhadap lambannya proses birokrasi di tingkat pusat. Berdasarkan informasi yang ia terima, program pengerukan Kali Cilamaran saat ini masih berada pada urutan prioritas ke-12 dalam daftar penanganan.
Posisi tersebut dinilai rawan jika tidak dikawal secara serius oleh pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga tidak bisa hanya bergantung pada daftar administratif tanpa adanya upaya aktif untuk mendorong percepatan realisasi.
Keselamatan Warga Harus Jadi Prioritas Utama
Menurut Kang HES, persoalan banjir Buana Asri bukan sekadar masalah teknis, tetapi menyangkut keselamatan ribuan warga yang tinggal di kawasan tersebut. Oleh karena itu, ia menilai diperlukan dorongan kuat agar penanganan banjir benar-benar menjadi prioritas utama.
“Ini menyangkut keselamatan lebih dari seribu warga. Kalau tidak kita dorong supaya menjadi prioritas utama, bisa saja persoalan ini terlupakan. Kita butuh tindakan nyata, bukan hanya menunggu urutan di atas kertas,” tegasnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan sikap kritis DPRD Karawang terhadap lambannya penanganan banjir, sekaligus menunjukkan komitmen lembaga legislatif daerah dalam mengawal kepentingan masyarakat.
Warga Keluhkan Janji Perbaikan Pintu Air
Di sisi lain, keluhan juga disampaikan langsung oleh warga Perumahan Buana Asri. Perwakilan warga, Aep Jabar, mengungkapkan kekecewaannya terhadap janji perbaikan pintu air yang hingga kini belum direalisasikan.
Komentar