Berita Kabar Daerah

Ratusan Kepala Daerah Raih Apresiasi UHC Awards 2026 atas Komitmen Jaminan Kesehatan Nasional

Penghargaan UHC Awards 2026 Tegaskan Peran Daerah dalam Keberhasilan Program JKN
Penghargaan UHC Awards 2026 Tegaskan Peran Daerah dalam Keberhasilan Program JKN

Penghargaan UHC Awards 2026 Tegaskan Peran Daerah dalam Keberhasilan Program JKN

Penghargaan UHC Awards 2026 kembali menjadi sorotan nasional setelah ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia menerima apresiasi atas komitmen mereka dalam mendukung keberhasilan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penghargaan yang digelar di Jakarta pada Selasa, 27 Januari 2026 ini menjadi bukti nyata bahwa peran pemerintah daerah sangat menentukan dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta bagi seluruh masyarakat Indonesia.

BPJS Kesehatan mencatat sebanyak 31 pemerintah provinsi serta 397 pemerintah kabupaten dan kota dinilai berhasil menunjukkan kepemimpinan, konsistensi kebijakan, serta dukungan anggaran yang kuat dalam menjamin perlindungan kesehatan warganya. Ajang UHC Awards 2026 bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi refleksi atas kerja panjang lintas sektor dalam memastikan hak dasar masyarakat terhadap layanan kesehatan yang layak dan berkeadilan.

BPJS Kesehatan Apresiasi Kolaborasi Lintas Sektor

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menegaskan bahwa capaian Universal Health Coverage yang diraih Indonesia hingga saat ini tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, Program JKN telah menjadi instrumen strategis negara dalam menjamin akses layanan kesehatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ghufron menyampaikan bahwa hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa, atau lebih dari 98 persen total penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, tingkat kepesertaan aktif tercatat sebesar 81,45 persen, angka yang melampaui target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan sosial di sektor kesehatan berjalan efektif, terutama ketika didukung oleh komitmen kuat dari kepala daerah. Pemerintah daerah dinilai berperan penting dalam memastikan penduduk terdaftar sebagai peserta JKN serta menjaga keberlangsungan kepesertaan aktif melalui kebijakan daerah dan alokasi anggaran yang memadai.

IJTI Tolak Perjanjian Perdagangan RI–AS, Soroti Ancaman Dominasi Big Tech terhadap Pers Nasional

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menegaskan bahwa capaian Universal Health Coverage yang diraih Indonesia hingga saat ini tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menegaskan bahwa capaian Universal Health Coverage yang diraih Indonesia hingga saat ini tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kepemimpinan Kepala Daerah Jadi Faktor Penentu

Menurut Ghufron, keberhasilan perluasan kepesertaan JKN sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala daerah. Ketika kepala daerah menempatkan perlindungan kesehatan sebagai prioritas pembangunan, maka dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.

Kebijakan daerah yang mendukung pembiayaan iuran, integrasi data kependudukan, hingga optimalisasi layanan kesehatan primer terbukti mampu mempercepat pencapaian UHC. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa Program JKN bukan hanya program nasional, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi pembangunan daerah.

Laman: 1 2 3

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *