Selain menempuh jalur pelaporan resmi, Karang Taruna mendesak pemerintah daerah sigap merespons keresahan warga yang telanjur viral. Desakan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa organisasi kepemudaan tersebut siap menempuh jalur hukum apabila dugaan pelanggaran benar adanya.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Karawang berada dalam posisi dilematis. Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Asep Aang Rahmatullah, menjelaskan bahwa urusan perizinan dan pengawasan TKA bukan domain pemerintah daerah, melainkan kewenangan otoritas pusat.
“Semua perizinan TKA, ada di kementerian Tenaga Kerja, dan Imigrasi, termasuk untuk pengawasannya. Disnakertrans Karawang tidak memiliki kewenangan pengawasan,” ujar Aang.
Batas kewenangan ini membuat Pemkab Karawang tak bisa langsung menindak di lapangan, kendati laporan dugaan pelanggaran terus mengalir dari masyarakat. Meski demikian, Aang memastikan Pemkab Karawang tidak akan tinggal diam melihat keresahan yang berkembang.
Ia berjanji meneruskan laporan ini ke jenjang yang lebih tinggi agar otoritas terkait bisa memperketat pengawasan di lapangan. Ia menempuh langkah ini sembari menunggu kejelasan dari otoritas pusat soal validitas dugaan yang beredar.
“Terkait informasi yang beredar ini, akan kami teruskan ke Disnakertrans Provinsi melalui UPTD Pengawas Ketenagakerjaan,” pungkas Aang.
Dua jalur pelaporan kini berjalan beriringan. Karang Taruna menempuh jalur administratif dan hukum menuju Kementerian Imipas, sementara Pemkab Karawang meneruskan temuan ini ke Disnakertrans Provinsi Jawa Barat lewat UPTD Pengawas Ketenagakerjaan.
Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari otoritas pusat soal jumlah pasti TKA China yang bekerja di proyek tersebut, maupun status legalitas mereka.
Publik di Karawang menanti langkah lanjutan dari Disnakertrans Provinsi dan Kementerian Imipas atas laporan yang telah dilayangkan.
Sumber: https://mahidara.co/tka-china-buruh-kasar-proyek-karawang/