Lain halnya dengan pegawai berstatus THL yang disebut memperoleh Honda Brio dari anggaran yang diduga diselewengkan. Pegawai tersebut hingga kini masih tercatat aktif bekerja di bidang yang sama.
Kasusnya kini membentuk lingkaran setan birokrasi. Pejabat lama sudah naik jabatan. Pejabat baru menolak bertanggung jawab. Uang negara diduga raib Rp1,3 miliar tanpa kejelasan pertanggungjawaban.
Dugaan penyimpangan dengan skala miliaran rupiah ini menjadi cermin nyata lemahnya sistem pengawasan internal di tingkat satuan kerja daerah. Anggaran perjalanan dinas yang semestinya menjadi instrumen untuk meningkatkan kinerja birokrasi justru diduga dijadikan sumber keuntungan pribadi.
Selain itu, fakta bahwa hubungan pribadi antara pejabat dan stafnya disebutkan sebagai bagian dari aliran dana memperkuat kesan adanya konflik kepentingan yang sistemik. Relasi kuasa antara atasan dan bawahan diduga menjadi celah yang dimanfaatkan.
Hingga artikel ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pejabat yang bersangkutan, dinas terkait, maupun Pemerintah Kabupaten Karawang secara kelembagaan. Kasus ini masih berada di tataran informasi yang beredar di kalangan internal pemerintahan setempat.
Langkah konkret dari aparat penegak hukum maupun BPK terkait dugaan penyimpangan ini pun belum tampak ke permukaan. Publik Karawang kini menanti: apakah temuan BPK atas perkara ini akan berujung pada pertanggungjawaban nyata, atau hanya menjadi catatan tanpa sanksi.
Sumber: https://mahidara.co/kabid-karawang-diduga-selewengkan-perjalanan-dinas-rp13-miliar-dipromosikan/