Namun, jika perjanjian perdagangan internasional membatasi ruang kebijakan nasional, maka implementasi regulasi tersebut dikhawatirkan tidak dapat berjalan secara optimal.
IJTI menilai kondisi tersebut dapat berdampak pada keberlanjutan ekonomi perusahaan media di Indonesia.
Risiko Hilangnya Sumber Pendapatan Media
Salah satu tujuan utama kebijakan publisher rights adalah memastikan adanya pembagian pendapatan yang lebih adil antara platform digital dengan perusahaan media.
Jika regulasi tersebut tidak dapat diterapkan secara efektif, media nasional berpotensi kehilangan sumber pendapatan penting di ruang digital.
Dalam jangka panjang, situasi tersebut dapat berdampak pada keberlangsungan industri media serta kualitas jurnalisme di Indonesia.
Kekhawatiran Terhadap Arus Data dan Keamanan Informasi
Risiko Indonesia Menjadi Pasar Data
Selain isu ekonomi media, IJTI juga menyoroti potensi dampak perjanjian terhadap pengelolaan data digital.
Kolaborasi keamanan siber dan arus data lintas negara yang tidak disertai perlindungan yang memadai bagi industri lokal dikhawatirkan dapat menjadikan Indonesia hanya sebagai pasar data mentah.
Menurut IJTI, tanpa kebijakan yang tepat, data yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia dapat dimanfaatkan oleh perusahaan global tanpa memberikan nilai tambah bagi ekosistem digital nasional.
IJTI Mendesak Presiden Prabowo Subianto Mengkaji Ulang Perjanjian
Permintaan Review Total dan Moratorium Ratifikasi
Dalam pernyataan sikapnya, IJTI menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia.
Organisasi tersebut meminta pemerintah melakukan kajian ulang secara menyeluruh terhadap pasal-pasal dalam Section 3 perjanjian perdagangan RI–AS yang berkaitan dengan perdagangan digital.
IJTI juga mendesak pemerintah untuk menunda proses ratifikasi hingga dampak kebijakan tersebut terhadap industri media nasional dapat dipahami secara komprehensif.
Menurut IJTI, pemerintah tidak seharusnya mengorbankan keberlangsungan ekosistem pers nasional demi kepentingan perdagangan jangka pendek.
Menjamin Persaingan yang Adil bagi Media Lokal
Selain itu, IJTI juga meminta pemerintah memastikan adanya level playing field atau persaingan usaha yang adil antara platform digital global dan media nasional.
Hal ini termasuk memberikan ruang bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan seperti:
- pajak layanan digital
- transparansi algoritma
- pembagian pendapatan yang adil
Kebijakan tersebut dinilai penting untuk melindungi media lokal dari potensi praktik monopoli oleh perusahaan teknologi global.
Pentingnya Melibatkan Komunitas Pers
IJTI juga menekankan pentingnya melibatkan komunitas pers dalam setiap perundingan internasional yang berkaitan dengan industri media dan teknologi digital.
Organisasi tersebut meminta pemerintah melibatkan berbagai pihak seperti:
- Dewan Pers
- organisasi profesi jurnalis
- asosiasi perusahaan media
Sumber: https://mahidara.co/ijti-tolak-perjanjian-perdagangan-ri-as-ancam-eksistensi-pers-nasional/