Karawang – Pada malam kelam 27 Januari 1981, lautan Jawa menjadi saksi bisu salah satu bencana maritim paling mengerikan dalam sejarah Indonesia Tragedi Tampomas II, kapal penumpang KM Tampomas II yang terbakar dan tenggelam di perairan Kepulauan Masalembu, menewaskan ratusan jiwa dalam kepanikan yang tak terlupakan.
Tragedi Tampomas II terjadi saat kapal milik PT Pelni itu sedang dalam pelayaran rutin dari Jakarta menuju Ujung Pandang (kini Makassar), membawa sekitar 1.137 penumpang dan 109 awak kapal, ketika tiba-tiba api berkobar di ruang mesin akibat kebocoran bahan bakar yang tidak ditangani dengan cepat.
Dalam hitungan jam, Tragedi Tampomas II berubah dari insiden teknis menjadi bencana kemanusiaan api menjalar cepat, sistem pemadam kebakaran tidak berfungsi, dan evakuasi darurat dilakukan dalam kekacauan total, tanpa pelatihan atau koordinasi yang memadai.
Meski kapal berada dekat dengan pulau terdekat, bantuan penyelamatan datang terlambat Tragedi Tampomas II semakin parah karena lambatnya respons dari instansi terkait, sementara penumpang terjebak di dek atas atau terjun ke laut yang gelap dan dingin tanpa pelampung yang cukup.
Dari total 1.246 jiwa di kapal, hanya sekitar 436 orang yang selamat artinya lebih dari 800 nyawa melayang dalam Tragedi Tampomas II, menjadikannya salah satu bencana kapal paling mematikan dalam sejarah pelayaran sipil Asia Tenggara.
Korban Tragedi Tampomas II bukan hanya warga biasa, tetapi juga pelajar, pegawai negeri, pedagang, dan keluarga utuh yang kehilangan seluruh anggotanya luka yang hingga kini masih dirasakan oleh generasi yang kehilangan ayah, ibu, atau saudara dalam malam itu.
Investigasi pasca-bencana mengungkap serangkaian kelalaian fatal: muatan berlebih, pelampung tidak mencukupi, pelatihan keselamatan awak kapal yang minim, dan prosedur darurat yang tidak diuji, semua faktor yang berkontribusi pada skala mengerikan Tragedi Tampomas II.
Publik Indonesia terguncang Tragedi Tampomas II bukan hanya kegagalan teknis, tapi kegagalan sistemik dalam manajemen keselamatan transportasi publik, memicu gelombang protes dan tuntutan reformasi dari masyarakat sipil.
Sebagai respons, pemerintah akhirnya mengeluarkan regulasi ketat untuk pelayaran domestik, termasuk inspeksi rutin, pembatasan muatan, wajib latihan evakuasi, dan standarisasi peralatan keselamatan semua lahir dari darah dan air mata korban Tragedi Tampomas II.
Namun, yang paling menyayat hati adalah laporan bahwa beberapa penumpang Tragedi Tampomas II sebenarnya bisa diselamatkan lebih awal, namun kapal-kapal nelayan setempat enggan mendekat karena takut dianggap penyelundup atau karena minimnya koordinasi darurat.