Asep, yang biasa dipanggil Askun, menyoroti karakter Karawang sebagai daerah dengan komposisi suku, agama, dan budaya yang beragam. Keberagaman itu, menurutnya, mengandung tanggung jawab: seluruh warga harus mendapatkan pelayanan publik yang setara tanpa pengecualian.
“Karawang ini rumah bersama. Tidak boleh ada lagi diskriminasi dalam pelayanan publik, termasuk soal TPU. Semua warga berhak mendapatkan fasilitas yang sama,” pungkasnya.
Menutup Celah Ketimpangan dalam Layanan Pemakaman
Rencana TPU inklusif ini menyasar kekosongan yang selama ini luput dari perhatian kebijakan publik di Karawang. Ketiadaan fasilitas pemakaman yang terjangkau dan setara bagi semua golongan agama memaksa warga dari komunitas minoritas — terutama yang berekonomi lemah — menanggung beban ganda di saat berduka.
Kabupaten Karawang dikenal sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Jawa Barat, dengan populasi yang terus tumbuh dan kian heterogen. Kondisi demografis ini menuntut pemerintah daerah menyediakan infrastruktur layanan publik yang mampu menjawab kebutuhan semua kelompok masyarakat secara adil.
Gagasan TPU tanpa diskriminasi agama juga selaras dengan prinsip kesetaraan hak sipil yang dijamin konstitusi. Setiap warga negara berhak atas perlakuan yang sama dalam memperoleh layanan publik, tanpa memandang latar belakang agama maupun kondisi ekonomi.
Realisasi rencana ini masih bergantung pada proses koordinasi lintas instansi yang belum sepenuhnya terbentuk. Namun dorongan dari unsur legislatif, diperkuat pernyataan pengamat kebijakan, menunjukkan kehendak politik yang cukup solid untuk mendorong perubahan nyata di Karawang.
Sumber: https://mahidara.co/dprd-karawang-tpu-inklusif-tanpa-diskriminasi-agama/