Banjir Buana Asri Jadi Perhatian, Ketua DPRD Karawang Turun Langsung ke Lokasi
Banjir Buana Asri kembali menjadi sorotan setelah Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, melakukan peninjauan langsung ke Perumahan Buana Asri, Kelurahan Palumbonsari, pada Minggu (25/1/2026). Kunjungan tersebut dilakukan tidak lama setelah dirinya dinyatakan pulih dan keluar dari rumah sakit, sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap kondisi warga yang terdampak banjir.
Meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih, sosok yang akrab disapa Kang HES itu tetap memilih turun ke lapangan. Ia ingin memastikan secara langsung kondisi lingkungan dan keamanan warga setelah banjir melanda kawasan tersebut. Kehadiran Ketua DPRD Karawang ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa persoalan banjir di wilayah Palumbonsari masih memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.
Ribuan Warga Masih Waspada Banjir Susulan
Dalam peninjauannya, Kang HES menyampaikan bahwa meskipun air mulai surut, situasi di Perumahan Buana Asri belum sepenuhnya aman. Tercatat sekitar 1.354 jiwa masih berada dalam status waspada, mengingat potensi banjir susulan masih cukup tinggi. Salah satu faktor utama yang menjadi kekhawatiran adalah kondisi sungai yang mengalami pendangkalan cukup parah.
Pendangkalan ini dinilai mengurangi kapasitas tampung aliran air, sehingga saat hujan dengan intensitas tinggi terjadi, air dengan cepat meluap ke kawasan permukiman. Situasi tersebut membuat warga harus terus bersiaga, terutama di tengah cuaca yang sulit diprediksi.
Pengerukan Sungai Terhenti Dua Tahun
Saat menyusuri area tanggul sungai, Kang HES menyoroti persoalan krusial yang hingga kini belum mendapat penanganan optimal, yakni terhentinya aktivitas pengerukan sungai selama dua tahun terakhir. Padahal, menurutnya, pengerukan sebelumnya dilakukan secara rutin setiap tahun untuk menjaga kelancaran aliran air.
“Dulu pengerukan dilakukan rutin setiap tahun. Tapi pada 2024 dan 2025 tidak ada sama sekali. Alasannya karena kewenangan sudah diserahkan ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Secara aturan memang wilayah mereka, tapi dampaknya langsung dirasakan oleh warga,” ujar Kang HES.
Ia menilai, perubahan kewenangan tersebut tidak seharusnya membuat penanganan banjir menjadi terhambat. Menurutnya, koordinasi lintas instansi harus diperkuat agar persoalan teknis tidak berlarut-larut dan merugikan masyarakat.
Kekhawatiran Lambannya Proses Birokrasi
Lebih lanjut, Kang HES mengungkapkan kekhawatirannya terhadap lambannya proses birokrasi di tingkat pusat. Berdasarkan informasi yang ia terima, program pengerukan Kali Cilamaran saat ini masih berada pada urutan prioritas ke-12 dalam daftar penanganan.
Sumber: https://mahidara.co/banjir-buana-asri-ketua-dprd-karawang-tinjau-lokasi-meski-baru-sembuh/